
KEPULAUAN MENTAWAI, forumsumbar ––Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Senin (16/11/2026), bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kompetensi, serta kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya dalam mewujudkan proses pengadaan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa PA, KPA, dan PPK memiliki peran strategis serta tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar kegiatan administratif atau proses belanja anggaran, tetapi merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, setiap pejabat yang diberikan kewenangan harus benar-benar memahami tugas, tanggung jawab, serta aturan yang menjadi dasar dalam setiap tahapan pengadaan,” tegas Bupati.
Ia juga mengingatkan agar seluruh peserta senantiasa mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan yang diberikan.
“Saya berharap melalui bimbingan teknis ini, seluruh PA, KPA, dan PPK dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Jangan sampai karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi, justru menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Bekerjalah secara profesional, transparan, akuntabel, dan yang paling penting, junjung tinggi integritas,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah merupakan amanah masyarakat yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
“Setiap rupiah anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Saya ingin seluruh proses pengadaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Kegiatan bimbingan teknis ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai atau yang mewakili, BPJS Ketenagakerjaan atau yang mewakili, serta narasumber nasional di bidang pengadaan barang/jasa, Syamsul Ramli.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para PA, KPA, dan PPK semakin memahami aspek regulasi, teknis, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dapat terus diwujudkan guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
(R/Kominfo)























