PADANG PARIAMAN, forumsumbar — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Padang Pariaman yang dirangkaikan dengan Grand Launching Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai di Hall IKK (Ibu Kota Kabupaten) di Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, Rabu (1/7/2026).
Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA), unsur Forkopimda, Asisten Direktur Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumbar Rifki Ramadansyah, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar Andy Satyo Biwado, jajaran Direksi Bank Nagari, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Walinagari, serta tamu undangan lainnya.
Upaya Pemkab Padang Pariaman dalam mengendalikan inflasi daerah dan mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintahan, mendapat apresiasi dari Bank Indonesia. Apresiasi tersebut, disampaikan Direktur Bank Indonesia melalui Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Andy Satyo Biwado.
Lihat Juga
Dalam sambutannya, Andy Satyo Biwado memuji berbagai langkah yang dilakukan Bupati Padang Pariaman melalui TPID dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah. Menurutnya, sejumlah program yang dijalankan Pemkab Padang Pariaman telah menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Salah satu langkah yang mendapat perhatian adalah, penguatan ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produksi sektor pertanian, hortikultura, dan peternakan. Upaya tersebut, dinilai mampu menjaga ketersediaan pasokan pangan lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari daerah lain.
“Langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Padang Pariaman dalam pengendalian inflasi patut diapresiasi, karena melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan daerah,” ungkap Andy.
Tidak hanya pada aspek pengendalian inflasi, Bank Indonesia juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Padang Pariaman dalam mendorong digitalisasi dan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Karena akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi pengelolaan keuangan, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
“Digitalisasi dan elektronifikasi transaksi daerah akan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, serta mendukung optimalisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati JKA menyampaikan terima kasih atas support dari Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi daerah dan mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintahan. Bupati juga mengapresiasi BPKD Padang Pariaman beserta jajaran, atas lahirnya inovasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
”Atas nama masyarakat dan Pemerintah Daerah kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan support dari Bank Indonesia. Berkaitan dengan program Digitalisasi, hari ini kita meluncurkan pembayaran pajak daerah secara non tunai. Sehingga masyarakat dapat membayar pajak dengan lebih mudah, kapan saja dan dimana saja. Kemudahan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Bupati.
Ia menegaskan, bahwa inovasi tersebut merupakan implementasi dari berbagai terobosan yang terus didorong kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Digitalisasi pelayanan publik harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Inovasi seperti inilah yang terus saya instruksikan kepada seluruh OPD, agar pelayanan semakin efektif, cepat, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan komitmen Pemkab Padang Pariaman, dalam mendukung kebijakan nasional melalui TP2DD sebagai upaya mempercepat transformasi digital di daerah.
”Komitmen ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat transparansi, serta mewujudkan pelayanan publik yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman M Fadhly, mengatakan bahwa peluncuran pembayaran pajak daerah secara non tunai merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah dalam memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, sistem pembayaran digital akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak daerah.
”Hari ini kita meluncurkan salah satu program unggulan, yaitu pembayaran pajak daerah secara non tunai. Program ini menjadi langkah strategis dalam mendukung peningkatan PAD melalui digitalisasi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola keuangan daerah agar penerimaan daerah semakin optimal,” ungkap Fadhly.
Usai peluncuran inovasi pembayaran pajak daerah secara non tunai, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Padang Pariaman dan Bank Nagari. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dengan BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebagai bentuk penguatan implementasi layanan pembayaran digital.
Menariknya, acara tersebut turut menghadirkan testimoni dari masyarakat sebagai wajib pajak mengenai kemudahan layanan digital, demonstrasi pembayaran pajak menggunakan QRIS, serta diskusi panel yang dipandu langsung oleh Bupati JKA. Diskusi tersebut, membahas strategi percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah, sekaligus memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung transformasi digital di Kabupaten Padang Pariaman.
Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD, serta peluncuran pembayaran pajak daerah secara non tunai ini, Pemkab Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan transparan. Serta memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman dan berbasis digital bagi masyarakat.
(Diskominfo/AS)
