PADANG PARIAMAN, forumsumbar— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman terus mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Kali ini, Pemkab mulai menjajaki kerjasama strategis dengan Bank Mandiri untuk menghadirkan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah secara non-tunai dan terintegrasi.
Langkah tersebut, menjadi bagian dari komitmen Pemkab Padang Pariaman dalam memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus mendukung visi digitalisasi yang diusung Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat.
Pembahasan kerjasama berlangsung di Kantor Pusat Bank Mandiri Area Padang, Kamis (7/5/2026). Dimana pertemuan itu dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Padang Pariaman Muhammad Fadhly bersama jajaran BPKD dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Miresn Karni dan dari pihak Bank Mandiri hadir Branch Manager Area Padang Fery Cahyono beserta tim.
Lihat Juga
Usai pertemuan tersebut, Kepala BPKD Padang Pariaman Muhammad Fadhly mengatakan, kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Perekonomian di Yogyakarta, terkait penguatan digitalisasi transaksi daerah.
Menurut Fadhly, saat ini layanan elektronifikasi transaksi di Padang Pariaman masih perlu diperluas. Terutama dalam penyediaan berbagai kanal pembayaran digital, seperti QRIS dan virtual account untuk pajak maupun retribusi daerah.
“Kerjasama ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan pembayaran pajak dan retribusi secara digital, cepat dan transparan,” ujar Fadhly.
Ia menjelaskan, sebelumnya Pemkab. Padang Pariaman juga telah mengembangkan inovasi pembayaran digital bersama Bank Nagari, melalui program Pak Kris untuk layanan pajak daerah. Namun, kehadiran Bank Mandiri diharapkan mampu memperluas pilihan kanal pembayaran, sekaligus memperkuat ekosistem transaksi non-tunai di daerah.
Fadhly menilai, perubahan perilaku masyarakat yang semakin akrab dengan layanan digital menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peluang peningkatan PAD akan semakin terbuka, dengan tersedianya berbagai kanal pembayaran digital atau cashless yang mudah diakses masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Branch Manager Bank Mandiri Area Padang Fery Cahyono menegaskan kesiapan pihaknya, mendukung modernisasi layanan keuangan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.
Menurut Fery, komitmen tersebut juga sejalan dengan komunikasi dan arahan yang sebelumnya telah dibahas bersama Bupati Padang Pariaman JKA.
“Kami siap membantu kebutuhan layanan perbankan, untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan publik yang lebih modern,” ujar Fery.
Selain membahas pengembangan sistem pembayaran digital, pertemuan itu juga membahas penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama teknis, terkait pembayaran retribusi daerah.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Setdakab Padang Pariaman Mirwan Karni mengatakan, hasil pembahasan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui uji coba layanan pembayaran digital dalam waktu dekat.
Ia berharap, kolaborasi antara Pemkab Padang Pariaman dan Bank Mandiri dapat menjadi pondasi penting dalam peningkatan kualitas layanan publik, khususnya di lingkungan BPKD.
“BPKD saat ini menjadi salah satu OPD yang cukup aktif membangun kerja sama dengan berbagai pihak, untuk memperkuat inovasi dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Mirwan.
Rencananya, penandatanganan kerjasama antara Pemkab Padang Pariaman dan Bank Mandiri akan dilaksanakan pada awal Juni 2026. Sebagai langkah awal, implementasi sistem pembayaran daerah berbasis digital di Padang Pariaman.
(Kominfo/AS)
