PESISIR SELATAN, forumsumbar —- Harga TBS kelapa sawit kebun rakyat Pesisir Selatan paling rendah, dan potongan timbangan di pabrik paling tinggi. Akibatnya diperkirakan petani kelapa sawit Pesisir Selatan rugi Rp492 miliar per tahun, atau Rp41 miliar per bulan.
Kabupaten Pesisir Selatan sudah berumur 78 tahun, tapi petani kelapa sawit-nya belum merdeka. Mereka terus “dijajah” oleh pengusaha pabrik kelapa sawit. Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun rakyat atau kebun swadaya, sangat rendah, bahkan paling rendah di Sumbar. Dan, potongan timbangan di pabrik paling tinggi pula.
“Petani sawit Pesisir Selatan merasai dengan kondisi tersebut. Ironisnya, pemerintah terkesan tutup mata. Tidak tampak ada upaya kongkret melindungi petani sawit dari “kezaliman” pengusaha pabrik kelapa sawit. Sepertinya, pejabat terkait sudah “termakan kajai”, sehingga tidak peduli lagi dengan nasib petani sawit,” ujar Anggota DPRD Pesisir Selatan Novermal, melalui keterangan persnya, Kamis (16/4/2026).
Di Pesisir Selatan, lanjutnya, ada 41 ribu hektar kebun kelapa sawit dengan status kebun rakyat (milik masyarakat) atau kebun swadaya. Juga ada 36 ribu hektar kebun HGU (milik perusahaan). Kebun plasma baru sekitar 700-an hektar (mestinya 7.200 hektar).
Disampaikan Novermal, persoalan harga TBS kebun rakyat yang sangat rendah sudah berlangsung lama. Sudah berulangkali diperjuangkan, termasuk dua kali hearing di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, tapi hasilnya masih nol koma nol. Kini ada Permentan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Mitra. Selain mengatur harga TBS kebun plasma, juga mengatur harga TBS kebun rakyat. Tapi, Pergub-nya belum ada.
Harga TBS per 14 April 2026, harga penetapan pemerintah untuk kebun plasma dan mitra, Rp 4.180,- per kg. Harga TBS kebun rakyat di Kabupaten Sijunjung Rp3.600,- per kg. Tapi, harga TBS kebun rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan hanya Rp.3.000,- per kg, atau Rp600,- di bawah harga TBS kebun rakyat di Sijunjung.
“Sudahlah harganya rendah, potongan timbangan di pabrik kelapa sawit di Pesisir Selatan, tinggi pula. Potongan timbangan TBS kebun rakyat di Sijunjung hanya 4 – 5 persen, di Pesisir Selatan mencapai 9 – 12 persen,” terang politisi PAN ini.
Dari kebun rakyat seluas 41 ribu hektar, petani sawit Pesisir Selatan rugi Rp41miliar per bulan, atau Rp492 miliar per tahun. Hitungannya, panen paling rendah 1.000 kg per hektar, dikali 41.000 hektar, dikali kekurangan harga Rp500,- per kg, dikali 2 kali panen se bulan. Andai harga TBS kelapa sawit kebun rakyat Pesisir Selatan bisa sama dengan harga di Sijunjung, pendapatan petani sawit bertambah Rp41 miliar per bulan atau Rp492 miliar per tahun.
“Kita minta Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan tegas bela petani sawit. Segera buat Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat. Dan, iringi dengan cek rendemen TBS kelapa sawit hamparan Surantih sampai Silaut, dan pembentukan kelembagaan petani. Supaya cepat, jadikan saja para pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok tani atau ketua koperasi, dan pekebun mitranya sebagai anggota, dan fasilitasi mereka bermitra dengan pabrik kelapa sawit,” kata Novermal.
Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak “termakan kajai”, insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung. “Dengan demikian, pendapatan petani sawit Pesisir Selatan bertambah Rp41 miliar per bulan atau Rp492 miliar per tahun,” ungkapnya.
Novermal minta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun mengawasi praktek usaha “curang” ini. “Kita pasti dukung investasi, tapi tidak boleh merugikan rakyat. #savepetanisawit,” pungkasnya
(R/NY)
