AGAM, forumsumbar — Pemerintah Kabupaten Agam menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Integritas dan Pencegahan Korupsi di Aula Utama Kantor Bupati Agam, Lubuk Basung, Kamis (6/11/2025)
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI Harun Hidayat, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Mhd Lutfi AR, para asisten, inspektur, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Agam terhadap upaya KPK bersama Kemendagri dan BPKP dalam meluncurkan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).
Program ini merupakan alat (tool) yang dirancang untuk membangun sistem anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah secara terukur.
“Kami berterima kasih kepada Tim Satgas KPK yang telah meluangkan waktu untuk melakukan rapat koordinasi dan pemantauan MCSP dengan jajaran Pemkab Agam. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk segera memenuhi seluruh indikator pada 8 area MCSP,” ujar Wakil Bupati.
Diketahui 8 area MCSP tersebut yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan optimalisasi pajak daerah.
Iqbal juga menegaskan komitmen Pemkab Agam untuk memperkuat peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mencegah kecurangan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam laporannya, Iqbal menyebut bahwa per 5 November 2025, capaian MCSP Kabupaten Agam mencapai 30,7 persen. Untuk itu, ia meminta seluruh Kepala OPD melakukan percepatan dan memastikan pemenuhan seluruh indikator pada 8 area MCSP.
“Kami akan terus memantau dan memastikan capaian indikator sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepada Satgas KPK, kami berharap agar dapat meningkatkan kerja sama, memberikan pembinaan, serta memfasilitasi koordinasi dengan instansi vertikal maupun pemerintah pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK-RI, Harun Hidayat, dalam paparannya menegaskan bahwa KPK akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam penguatan sistem pencegahan korupsi.
“Pemimpin daerah adalah pihak yang paling memahami kondisi daerahnya. Karena itu, kami akan bekerja sama dengan jaringan kami di daerah untuk meninjau langsung pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP),” ungkap Harun.
Ia juga menyampaikan bahwa tim PAKSI (Penyuluh Aksi Anti Korupsi) memiliki target pelaksanaan tiga kegiatan dalam satu tahun sebagai bagian dari pembaruan sertifikasi.
Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus menumbuhkan budaya integritas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Agam, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
(R/Kominfo)
