JAKARTA, forumsumbar— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen mendukung percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui pembangunan infrastruktur layanan dasar permukiman, konektivitas wilayah, dan penataan kawasan berbasis kebutuhan masyarakat.
Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menuju Indonesia 0% Kemiskinan Ekstrem, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Pelaksanaan PKE Terintegrasi 2025 mencakup 10 desa di 10 provinsi dengan karakteristik wilayah berbeda, baik di kawasan barat maupun timur Indonesia. Program ini diharapkan menjadi contoh penanganan kemiskinan ekstrem yang komprehensif, berkeadilan, dan berbasis potensi lokal.
“Program ini adalah instrumen penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan, diharapkan juga akan membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Menteri PU Dody Hanggodo, melalui keterangan pers, Jumat (17/10/2025).
Desa penerima manfaat tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 47 Tahun 2025, antara lain:
Desa Cibarengkok (Jawa Barat), Desa Kamulyan (Jawa Tengah), Desa Sumberbening (Jawa Timur), Desa Tampabulu (Sulawesi Tenggara), Desa Pelauw (Maluku), Desa Riseh Tunong (Aceh), Desa Rufei (Papua Barat Daya), Desa Ardipura (Papua), Desa Bulalo (Gorontalo), dan Desa Batetangga (Sulawesi Barat).
Hingga 15 Oktober 2025, progres fisik kegiatan mencapai 9,79% dan progres keuangan 31,94%. Capaian ini menunjukkan percepatan pelaksanaan di lapangan seiring dengan penyusunan Community Action Plan (CAP) dan pelibatan masyarakat.
Program dilaksanakan dengan pendekatan padat karya yang mengutamakan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi layak, akses lingkungan, dan penataan kawasan permukiman.
“Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Program PKE Terintegrasi juga mendukung target sasaran PU 608, yakni efisiensi investasi (ICOR < 6), pengentasan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.
Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya memperkuat kolaborasi lintas sektor agar program ini berdampak nyata bagi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Secara strategis, pelaksanaan program diarahkan pada tiga pilar utama: mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses infrastruktur dasar, meningkatkan pendapatan melalui kegiatan padat karya, serta menurunkan jumlah kantong kemiskinan melalui penataan lingkungan permukiman terpadu.
(R/pu)
