PADANG, forumsumbar — Semester pertama Tahun Anggaran 2023 segera berakhir. Tapi realisasi anggaran masih miris, atau menunggu tsunami realisasi akhir Desember seperti Tahun Anggaran 2022 tempo hari.
Faktanya hingga Senin 15 Mei 2023, realisasi anggaran baru 15,89 persen atau Rp1,079 triliun dari total anggaran Rp6,79 triliun.
“Pendapatan juga baru terealisasi sebesar Rp1,87 triliun dari target Rp6,45 triliun atau baru 28.98 persen. Artinya, ada sekitar Rp800 miliar anggaran yang mengendap di kas daerah atau belum dibelanjakan,” ungkap Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, Selasa (16/5/2023).
Dari data di Dashboard Pembangunan Sumbar yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sumbar secara realtime pukul 13.04 WIB, Senin. Dari total APBD 2023 sebesar Rp6,79 triliun, baru terealisasi Rp1,07 triliun. Total realisasi belanja fisik baru 25.43 persen dan keuangan 15,89 persen.
“Itu artinya jauh di bawah target 43,07 persen untuk fisik dan keuangan 37.37 persen,” terang Nurnas.
Miris realisasi atas program dan kegiatan justru berkaitan dengan program unggulan (progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Audy, terutama di sektor pertanian dan pendidikan.
Pada Dinas Pangan baru terealisasi 9,42 persen, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar 9,58 persen, Dinas Pendidikan 8,54 persen, Biro Kesra 3,28 persen serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) 2,28 persen.
Di sektor pertanian, di antara program unggulan Mahyeldi-Audy adalah meningkatkan pendapatan petani dan nelayan serta mengalokasikan 10 persen anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian. Kemudian, mewujudkan Sumbar sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak.
Sedangkan di sektor pendidikan, di antaranya tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 persen serta membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan penambahan ruang kelas baru (RB) untuk pemerataan akses pendidikan.
Kemudian, program seribu beasiswa kuliah di perguruan tinggi terbaik di dalam dan luar negeri hingga memberikan dukungan penelitian untuk mahasiswa dan dosen perguruan tinggi negeri dan swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan.
Sementara itu meski juga masih tergolong rendah, lima OPD yang berada di peringkat lima besar teratas realisasinya adalah BPSDM 34.4 persen, RSJ HB Saanin 32.57 persen, Inspektorat 31.81 persen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 30.91 persen dan Satpol PP 30.49%.
Secara terpisah, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi menyebutkan, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi Pemprov Sumbar terhadap masyarakat, sejak beberapa bulan lalu pihaknya membuat website khusus Dashboard Pembangunan Sumbar.
“Realisasi kinerja belanja fisik dan keuangan seluruh OPD bisa diakses secara online dan realtime di Dashboard Pembangunan Sumbar itu. Bahkan masyarakat bisa melihat program dan kegiatan apa yang sudah dan belum direalisasi OPD,” jelas Medi.
Atas tampilan realisasi itu, Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar dua periode Adrian Tuswandi mengapresiasi Bappeda Sumbar.
“Kepala Bappeda Sumbar mampu membawa realisasi anggaran per OPD itu ke ruang terang, gak perlu diminta, lewat jari kita saja bisa pelototin realisasi APBD Sumbar,” ujar Toaik, biasa Adrian di sapa banyak pihak di Sumbar.
Dashboard Pembangunan itu merupakan platform monitoring kinerja Pemprov Sumbar. Di dalamnya tersedia data-data informasi terkait target dan realisasi pendapatan serta belanja Pemprov Sumbar secara realtime efektif dan efisien.
Saat ini setiap ada realisasi anggaran fisik maupun keuangan OPD yang selama ini hanya dilaporkan setiap bulan, sekarang harus melaporkannya tiap ada transaksi.
“Petugas validasi di Biro Pembangunan yang selama ini melakukan validasi hanya satu kali sebulan, sekarang melaksanakan validasi sebanyak dua kali sehari yaitu pukul 09.00 WIB dan pukul 16.00 WIB, sehingga diketahui kinerja perhari masing-masing OPD,” imbuh Medi.
Nurnas mengapresiasi adanya keterbukaan informasi publik lewat platform Dashboard Pembangunan yang dibuat Bappeda Sumbar.
“Seharusnya dengan adanya dashboard ini, kinerja OPD menjadi jauh lebih baik karena realisasi program dan kegiatannya dipantau secara realtime oleh masyarakat hingga gubernur dan wakil gubernur kapan saja. Tapi faktanya sampai hari ini masih jauh dari target yang diharapkan,” ujar Nurnas.
Menurut Nurnas, sejak awal pembahasan APBD, politisi Partai Demokrat ini sudah mengingatkan pemprov agar kejadian membelanjakan anggaran yang terburu-buru di akhir tahun tidak terjadi lagi di APBD 2023.
“Namun, sangat disayangkan itu belum diperhatikan secara serius. Ini kan pekerjaan rutin OPD-OPD yang seharusnya sudah memiliki perencanaan dan timeline belanja dalam merealisasi program kegiatannya. Tapi, hingga hampir berakhirnya satu semester tahun anggaran kita, pendapatan baru terealisasi 28,9 persen dan belanja baru 15,89 persen,” tegas Nurnas.
Untuk menyikapi itu, Nurnas mendesak Gubernur Sumbar dan Sekdaprov melakukan evaluasi terhadap OPD yang realisasi kinerjanya masih jauh di bawah target.
“Gubernur harus panggil semua kepala hingga kabid semua OPD. Tanya apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikannya. Seharusnya sudah terealisasi lebih 40 persen bulan ini. Sekda sebagai atasan langsung OPD juga mesti evaluasi rutin ketika ada yang masih lambat,” tegasnya.
Terkait ketakutan kepala OPD dalam merealisasikan anggaran karena khawatir terjerat kasus hukum, Nurnas menegaskan itu bukan alasan.
“Kalau ingin cari alasan, bisa 1001 alasan. Kalau dikerjakan sesuai aturan, kenapa harus takut! Apalagi semua program dan kegiatan dibuat dengan perencanaan yang matang,” pungkas Nurnas.
(Rel/Adr)
