JAKARTA, forumsumbar —Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, pada Selasa (19/11) di Komplek Parlemen Senayan Jakarta.
RDP ini digelar Komite I DPD RI untuk memfasilitasi dialog Pemerintah Provinsi Sulteng dengan Gorontalo terkait konflik perbatasan daerah yang ada di Kabupaten Buol, Provinsi Sulteng dan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.
Dalam dialog yang sempat memanas tersebut, kedua belah pihak sesungguhnya sepakat upaya penyelesaian konflik tapal batas mengacu pada hasil pertemuan kali terakhir di Kemendagri pada 20 Agustus 2019.
Ketika itu, disepakati dua hal, yaitu sepakat menggunakan regulasi sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik tapal batas dan resolusi konflik dalam bentuk tukar guling subsegmen Papualangi dengan subsegmen Umu.
Tukar guling ini telah tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor : 47/BADIII/VIII/2019 dan merupakan alternatif penyelesaian batas yang bersifat final. Namun demikian, implementasi konsep tukar guling ini belum terlaksana karena belum ada kesepakatan antara Gubernur Sulteng dan Gubernur Gorontalo sebagai dasar dari Kemendagri menetapkan tapal batas tersebut.
Sayangnya, di hadapan pimpinan dan anggota Komite I DPD RI yang hadir, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan tegas menolak ajakan tukar guling dari Pemerintah Kabupaten Buol. Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu menegaskan bahwa pihaknya menolak tawaran tukar guling Pemerintah Provinsi Sulteng untuk melakukan tukar guling dan mengembalikan penetapan batas wilayah sesuai dengan pasal 28 Permendagri 141/2017 tentang penetapan batas daerah, dengan pertimbangan geografis, historis, dan sosiologis.
Menanggapi penolakan ajakan tukar guling, Wakil Ketua Komite I DPD RI Abdul Kholik yang memimpin jalannya RDP mengatakan, perlu direkomendasikan agar pertemuan selanjutnya menghadirkan Gubernur Sulteng dan Gubernur Gorontalo sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan tapal batas dengan mengagendakan peninjauan lapangan oleh komite I DPD RI.
Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah ini menjelaskan, proses akhir mediasi terhadap konflik perbatasan daerah Provinsi Gorontalo dengan Sulteng akan melibatkan semua tingkatan pemerintahan dari provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa agar hasil keputusannya mudah untuk diimplementasikan. “Komite I akan melakukan Kunjungan Kerja di lokasi tapal batas yang masih menjadi sengketa yaitu di Kabupaten Buol dan Kabupaten Gorontalo Utara”, tegas Abdul Kholik yang diamini oleh kedua belah pihak dari Pemprov Gorontalo dan Sulteng. (Rel)
