PADANG, forumsumbar — Pimpinan Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka pendampingan mitra kerja terkait pelaksanaan UU No 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 yang difokuskan pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan lainnya.
Hal itu dikatakan Koordinator Kunjungan Kerja Pimpinan Komite IV DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH mengawali pertemuan di ruang pertemuan PT PNM Cabang Padang pada Senin 28 November 2022 lalu.
“Pada masa sidang ini salah satu fokus pembahasan Komite IV DPD RI adalah terkait pengawasan pelaksanaan UU tentang APBN 2022 yang difokuskan pada pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan PT PNM dan PT Pegadaian serta bapak/ibu yang hadir menerima dan berdiskusi dengan Tim Komite IV DPD RI pada hari ini,” ujar Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sumbar itu, melalui keterangan persnya, Rabu (30/11/2022).
Leonardy menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu, Komite IV DPD RI ingin mengetahui sejauh mana realisasi PT PNM dan Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan kredit ultra mikro (UMI) ke masyarakat di Sumbar.
Apalagi sesuai dengan fungsi Komite IV DPD RI sebagai alat kelengkapan DPD RI yang membidangi APBN, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak dan pungutan lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga keuangan, koperasi dan UKM, serta statistik.
Juga ingin didengar tentang bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyaluran UMi di Sumbar dan kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengajukan pembiyaan UMi.
Ketua Komite IV DPD RI, Hj Elviana, MSi, dalam sambutannya juga mengucapkan terimakasih kepada PT PNM yang telah mengakomodir pertemuan tersebut.
“Kunjungan ini merupakan kunjungan Komite IV DPD RI dengan berbagai latar belakang anggota yang hadir. Oleh karena itu, Pimpinan Komite IV DPD RI berpendapat untuk melakukan forum yang lebih kecil dan pindah provinsi untuk mendalami fungsi DPD RI sebagai pengawas APBN dan pengawas kebijakan pemerintah di bidang keuangan perbankan,” ungkap anggota DPD RI dari daerah pemilihan Jambi itu.
Dikatakannya, hal ini didorong oleh keinginan memahami dan mendukung program ekonomi daerah dan melibatkan masyarakat daerah. Elviana menyebutkan Komite IV DPD RI meminta penjelasan, meminta masukan, menerima harapan dari PT PNM dan PT Pegadaian agar pembiayaan Ultra Mikro (UMi) ini benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Menurut Elviana, pinjaman UMi sejak diluncurkan pada 2017 hingga akhir tahun 2021 sudah dimanfaatkan oleh 5,3 juta debitur dan jumlah kredit yang disalurkan sebesar lebih dari Rp18 triliun. Pusat investasi pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan telah mencatat pembiayaan UMi ini lebih dari Rp6 triliun dengan total debitur 1,5 juta. Karakteristik penyalur UMi yaitu PT Pegadaian dengan Kreasi UMi dan PT PNM dengan program Mekaar perlu didalami agar semakin meningkatkan ekonomi penerimanya dan perlu terus dilaksanakan inovasi baru agar kredit pembiayaan UMi lebih murah.
Elviana bersama Anggota Tim Komite IV DPD RI juga memberikan pertanyaan, penguatan dan dukungan yang diperlukan dengan menyebutkan data dan informasi yang telah mereka dapatkan dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Executive Vice President Bisnis I PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM), Sasono Hartanto menyampaikan PNM berkomitmen membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha dengan diberikannya pinjaman modal usaha dan pelatihan pemberdayaan untuk nasabah PNM.
Ia berharap PNM terus tumbuh, peduli, dan menginspirasi seluruh pelaku usaha di Indonesia untuk membangun perekonomian kerakyatan yang lebih maju.
“Hingga 31 Oktober 2022, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp184.700.000.000 kepada nasabah PNM Mekar yang berjumlah 13.200.000 nasabah. Hingga saat ini, PNM memiliki 4213 kantor layanan PNM Mekar dan 688 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.634 kecamatan,” jelas Sasono Hartanto.
Pemaparan Sasono ditambahkan oleh Pimpinan Cabang PNM Cabang Padang, Yulia Fitria Yohanes bahwa hingga 22 November PNM Cabang Padang memiliki 325.000 nasabah. Saat ini ada 91 cabang Mekar yang kondisi tunggakannya per Oktober 2022 sebesar 0,27%.
Perempuan yang dipanggil Meri ini menjelaskan kondisi-kondisi nasabah dan kendala yang dihadapi serta usulan agar makin banyak masyarakat yang menjadi nasabah PNM.
Meri juga mengakui ada yang beranggapan pinjaman PNM kadang disamakan dengan rentenir karena margin yang cukup tinggi dibanding bank. “Butuh dukungan DPD RI untuk mendapatkan dana murah, agar PNM bisa memberikan pinjaman dengan margin yang bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain,” harapnya.
Juga diungkapkan mereka sebenarnya nasabah PNM adalah sebarannya lebih banyak di Pulau Jawa. Sehingga, region yang ada di PNM sudah menggambarkan sebaran kepadatan nasabah. Region I di Sumatera, Region II berada di Jawa Barat dan Jakarta, Region III ada di Jawa Tengah dan Kalimantan, Region IV di Jawa Timur, dan Region V adalah Bali dan Wilayah Indonesia Timur.
Hal ini dikarenakan di luar pulau Jawa, masyarakat miskin banyak namun tersebar sehingga sulit dilakukan pengelompokan atau klustering.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah II Pegadaian Pekanbaru, Maryono menyampaikan pegadaian juga memiliki penyaluran skema gadai sebesar 82% dan mikro sebesar 18%, dengan 82% konvensional dan syariah sebesar 18%.
Untuk Sumbar, terdiri dari enam cabang di Padang yaitu Tarandam, Ulakkarang, Bukittinggi, Tapi Banda, Ujung Gurun, dan Solok. Total pencapaian sebesar Rp1.780.000.000 untuk nasabah mikro dengan 410 rekening dan Rp3.870.000.000 KUR Syariah dengan 440 rekening penyaluran selama enam bulan.
Baik PT PNM dan PT Pegadaian juga menyampaikan keunggulan-keunggulan program yang mereka lakukan. Mereka pun berharap dukungan dan penguatan-penguatan yang diperlukan agar mereka lebih sukses dalam menyalurkan UMi dan lebih banyak masyarakat Indonesia yang merasakan manfaat dan kemudahan pembiayaan kredit UMi.
Dukungan DPD RI Anggota DPD RI Leonardy Harmainy memberikan apresiasi atas pencapaian outstanding PNM yang capaiannya di atas Rp1 triliun rupiah. Artinya, PT PNM Cabang Padang sudah sukses dalam menjalankan tugas-tugas dan misinya. Ini tidak terlepas dari kepemimpinan PT PNM Cabang Padang, Yulia Vitri Yohannes yang akrab dipanggil Meri.
“Saya harap Pak Sasono Hartanto mempertahankan Buk Meri untuk memimpin cabang ini beberapa tahun lagi. Sumbar masih butuh pembinaan dan pendampingan beliau dalam memulihkan perekonomian di daerah ini,” harap pria yang sudah empat kali berturut-turut dipercaya sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI tersebut.
Jawaban Kepala PNM Cabang Padang bahwa PNM meminjamkan dana yang bersumber dari pendapatan dari pembiayaan dan atau sumber lain yang sah menyebabkan bunga pinjaman atau margin keuntungannya lebih tinggi dari yang diberikan oleh perbankan, menurut Leonardy hal ini menjadi masuk akal.
“Sebagaimana penjelasan yang diberikan tadi, PNM memberikan diklat-diklat untuk membina pelaku usaha baru yang menjadi nasabahnya. PNM Juga melakukan pendampingan. Dan itu menjadi biaya tambahan dan logis jika kewajiban bayar nasabah lebih tinggi. Jadi ini menepis anggapan PNM itu tak ubahnya seperti rentenir,” ungkapnya lagi.
Juga ditegaskannya, ini harus disosialisasikan dan perlu dipikirkan mekanisme aturan dan sumber pendanaan murah hingga pinjaman di PT PNM bisa bersaing dengan perbankan sehingga membantu kelompok masyarakat yang sangat butuh biaya untuk menemukan dan memulai usaha karena sangat mendukung upaya pemerintah memulihkan ekonomi dan mengurangi kelompok miskin ekstrim. Apalagi saat ini masih banyak pelaku usaha ultra mikro yang belum mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Berkaitan dengan cabang pegadaian, Anggota DPD RI Leonardy Harmainy menanyakan tentang Kantor Pegadaian Cabang Kota Pariaman. Karena di paparan yang disampaikan, tidak ada keterangan berkaitan dengan kantor tersebut, padahal itu diinisiasi oleh pimpinan PT Pegadaian yang berasal dari Sumbar.
“Di paparan tadi, tidak ada cabang pegadaian di Kota Pariaman. Sedangkan saya ikut terlibat juga dalam pembangunannya dulu,” ungkap Leonardy.
Menjawab hal tersebut, Maryono menerangkan bahwa sejak tahun 2017 kantor cabang pegadaian Kota Pariaman di-downgrade menjadi kantor unit. “Namun, kantor unit Kota Pariaman masih besar dan megah. Secara operasional saja yang kini mengalami downgrade menjadi kantor unit yang berada di bawah cabang Tapi Banda,” jelas Maryono.
Dalam kunker ini hadir Ketua Komite IV DPD RI, Hj Elviana, MSi, Executive Vice President Bisnis I PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Sasono Hartanto, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakota, SH, MH, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, KH Ir Abdul Hakim, MM, Koordinator Kunker dan Anggota Komite IV DPD RI, H Leonardy Harmainy, Kepala Divisi PB I PT PNM, Puji Rianto, Kepala Divisi Produk Mikro Fidusia PT Pegadaian, Mufri Yandi, Pimpinan Cabang PNM Cabang Kota Padang, Yulia Fitria Yohanes, Pemimpin Wilayah Kanwil II PT Pegadaian, Maryono, dan Wakil Pemimpin Cabang PNM Cabang Padang, Setyo Nugroho Indartanto.
(Rel/Zul)
