JAKARTA, forumsumbar— Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Hj Nevi Zuairina menanggapi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022, meminta agar pemerintah dapat melibatkan semua segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menunjukkan kepada dunia internasional potensi UMKM yang kita miliki.
Pasalnya, lanjut Nevi, rencana pemerintah menampilkan beragam hasil karya terbaik UMKM, masih terlihat terlalu sempit dalam pelibatan UMKM pada kegiatan KTT G20.
Ia mencontohkan bahwa beberapa waktu lalu telah dirilis 22 UMKM yang menjadi pemasok souvenir resmi KTT G20.
Lihat Juga
“Saya menilai, pelibatan UMKM di KTT G20 merupakan langkah yang cukup bagus. Akan tetapi dalam proses pemilihan UMKM yang layak dilibatkan juga harus benar-benar transparan. Proses sosialisasinya juga harus dilakukan secara masif dan menyeluruh, agar sekitar 65 juta UMKM di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam perhelatan G20 nanti,” tutur Nevi.
Nevi menambahkan, masih ada potensi bagi para UMKM untuk ikut ambil bagian pada acara tersebut terutama UMKM binaan BUMN maupun instansi yang terlibat pada rangkaian G20.
Menurutnya, semua pelaku UMKM harus dilibatkan dalam KTT G 20, tidak hanya menampilkan komoditas di pameran, namun juga sebagai suppor sistem dalam penyediaan berbagai kebutuhan seperti souvenir, seminar kit, dekorasi, konsumsi makanan ringan dan lain sebagainya.
“KTT G20 ini merupakan perhelatan besar pada skala internasional. Sedangkan UMKM di Indonesia, semua memiliki potensi yang sama untuk ikut terlibat dalam KTT G20. Oleh karenanya Pemerintah harus benar-benar transparan dalam proses pemilihannya,” pinta Nevi.
Dengan momentum Presidency G20 Indonesia dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Bali ini, Legislator asal Sumatera Barat II ini menyarankan kepada pemerintah, agar terus berupaya membangun kemitraan dalam rantai pasok.
Menurutnya, para UMKM mesti terus terlatih dalam bermitra sehingga dalam setiap event akan piawai dalam berkolaborasi. Sehingga pendampingan sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mesti dipastikan 40% belanja APBN dan APBD mengarah untuk produk UMKM.
“Potensi KTT G20 ini diperkirakan membuka 33.000 lapangan kerja dengan nilai konsumsi mencapai Rp1,7 triliun. Ini sangat besar dan akan menggerakkan roda ekonomi terutama para pelaku UMKM. Pemerintah mesti mampu mengoptimalkan ini semua untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
