PADANG, forumsumbar —Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAMAK) Sumbar, Yal Aziz mengatakan, pihaknya menilai Kepala Daerah Provinsi Sumbar telmi (telat mikir ;red) dalam penanganan pandemi Covid-19, karena berdasarkan data dan informasi Provinsi Sumbar merupakan daerah dengan catatan buruk dalam serapan anggaran Covid-19.
“Kita nilai telmilah, karena menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Sumbar: Anggaran 2020 belum terealisasi 12,3%,” ujar Yal Aziz melalui keterangan tertulis kepada media, Minggu (18/7).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku melakukan teguran tertulis kepada 19 kepala daerah. Menurut Tito, teguran ini sebagai peringatan keras lantaran catatan serapan anggaran mereka dinilai buruk selama penanganan pandemi Covid-19.
“Jadi kami sudah sampaikan surat teguran tertulis untuk 19 daerah tersebut, ini langkah yang cukup keras,” kata Tito saat jumpa pers virtual terkait evaluasi PPKM Darurat, Sabtu (17/7).
Tito menyesalkan, tidak adanya progres serapan yang baik dari 19 daerah tersebut. Padahal menurut Tito, anggaran atau dana sudah ada namun praktik penyalurannya belum memuaskan.
“Ini uangnya ada tapi belum direalisasikan untuk penanganan Covid-19, jadi ini saya sampaikan ke publik agar masyarakat tahu,” bongkar Tito.
Berikut 19 daftar daerah dengan catatan buruk dalam serapan anggaran Covid-19 menurut catatan Kementerian Dalam Negeri:
1. Provinsi Aceh: Anggaran 2020 belum terealisasi 17,4%.
2. Provinsi Sumatera Barat: Anggaran 2020 belum terealisasi 12,3%.
3. Provinsi Kepulauan Riau: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp2,5 M.
4. Provinsi Sumatera Selatan: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 38,2%.
5. Provinsi Bengkulu: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 76,1%.
6. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 5 M.
7. Provinsi Jawa Barat: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 49,4%.
8. Provinsi DI Yogyakarta: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 69,2%.
9. Provinsi Bali: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 25 M.
10. Provinsi NTB: Baru melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar 13,8% daru anggaran sebesar Rp 49,5 M
11. Provinsi Kalimantan Barat: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 18,9 M.
12. Provinsi Kalimantan Tengah: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 96,5%.
13. Provinsi Sulawesi Selatan: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 5,4%
14. Provinsi Sulawesi Tengah: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 38,7 M.
15. Provinsi Sulawesi Utara: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 39,9%.
16. Provinsi Gorontalo: Baru melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 3 M dari 21,5% dari anggaran sebesar Rp 14,3 M.
17. Provinsi Maluku: Anggaran 2020 belum terealisasi sebesar 74,9%.
18. Provisi Maluku Utara: Baru melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp 578 juta atau 1,7% daru anggaran sebesar Rp 32,2 M.
19. Provinsi Papua: Belum melakukan realisasi innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021.
(Rel/Can)
