PADANG PARIAMAN, forumsumbar —Kabupaten Padang Pariaman dialiri banyak sungai, semesti hal itu bisa memberikan kehidupan bagi masyarakatnya. Tapi saat ini kondisi sungai-sungai tersebut masuk kategori kritis dan berbahaya.
“Jika tidak mendapatkan penanganan, akan berbahaya, baik bagi daerah maupun masyarakat di sepanjang aliran sungainya,” ujar HM Nurnas, Anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan Kabupaten Padang Pariaman-Kota Pariaman, Selasa (23/2).
Ada empat sungai yang diamati politisi senior Partai Demokrat Sumbar itu, yakni; Batang Sani yang butuh normalisasi, dan jika tidak disegerakan bisa meruntuhkan jembatan, yang menjadi urat nadi masyarakat.
Lihat Juga
“Kedua, Muaro Tapakih (Tiram), yang sebelah kiri dari Ketaping menuju Ulakan. Tebingnya sudah banyak yang runtuh, dikhawatirkan bisa menggerus bangunan masjid di sebelum jembatan Tiram itu,” ujar Nurnas.
Ketiga, ungkap Nurnas, Batang Mangor yang normalisasinya butuh lanjutan. “Pekerjaan normalisasinya di tahun 2011, arah perbatasan Pariaman dengan Padang Pariaman. Di situ ada sekolah, saya khawatir, lama-lama akan merobohkan sekolah tersebut, bahkan daratan sudah banyak jadi sungai,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar ini.
Keempat, Batang Anai yang di dekat Bendungan Anai, dimana Nurnas mengungkapkan kondisinya sudah meruntuhkan jalan menuju Sikayan Pasie Laweh Lubuk Alung sejak tahun 2014.
“Ini semua tidak pernah jadi perhatian, seperti tidak prioritas pada hal jika dibiarkan mengancam hidup orang banyak,” ujar Nurnas.
Khusus di Sungai Batang Sani, kata Nurnas, sangat perlu sekali di survei dinas terkait atau Balai Sungai.
“Termasuk yang lain, jika kita tidak ingin mendapatkan kerugian yang lebih besar lagi. Kita bicara banjir-banjir, tapi sungai-sungai yang di daerah kita kurang jadi prioritas.
Semua sungai kita ini sudah banyak yang kritis, sangat perlu normalisasi. Termasuk Batang Lembang di Kabupaten Solok, akibatnya telah menjadi langganan musibah banjir,” imbuh Nurnas.
Selain itu Nurnas juga mendesak gubernur dan Kepala Dinas terkait agar serius dengan masalah ini. “Untuk pembiayaan normalisasi harus memperkencang lobi ke Kementerian PUPR dan DPR RI yang membidangi infrastruktur,” tutupnya.
(Rel/fjkip)
