PADANG, forumsumbar —Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya menyampaikan aspirasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumbar menolak SKB 3 Menteri ke pemerintah pusat.
“Saya selaku Ketua DPRD Sumbar bakal meneruskan untuk memasukkan surat aspirasi GNPF Ulama Sumbar dikirim melalui kantor pos,” ujar Supardi di ruang khusus I DPRD Sumbar, Senin (22/2).
Menurut Supardi, pihaknya secara kelembagaan tentu terikat dengan aturan berlaku, maka sebab itu aspirasi GNPF Ulama Sumbar ini diteruskan sesuai prosedur yang ada.
“Apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat Sumbar, mungkin sama dirasakan sebagian besar anggota DPRD Sumbar. Masyarakat Sumbar sudah menjadikan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah sebagai pedoman hidup bermasyarakat,” ujar Supardi.
Ketua GNPF Ulama Sumbar Jel Fathullah Al Anshary mengatakan, pihaknya melihat SKB 3 menteri melanggar konstitusi negara pasal 29 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan warga negara dalam menjalankan ajaran agama.
“SKB 3 Menteri tentang aturan berbusana negeri telah mencederai kearifan lokal budaya Sumbar dan SKB 3 Menteri tidak mewujudkan tujuan pendidikan,” ujar Jel
Menurut Jel, kebebasan dimaksud SKB 3 Menteri akan mengakibatkan mayoritas siswa akan membuka auratnya. SKB 3 Menteri tidak layak secara secara hukum, karena mencederai otonomi daerah ditetapkan.
“SKB 3 Menteri menimbulkan keresahan pada masyarakat, walimurid, pejabat daerah. UU ITE serta adanya isu pasal karet menimbulkan keresahan masyarakat. SKB 3 Menteri harus dibatalkan. Kami menuntut DPR/MPR RI harus memanggil dan menegur menteri bersangkutan,” ujar Jel.
Lanjut Jel, Presiden RI harus mengganti tiga orang menteri tersebut.
“Kami serahkan segala tuntutan kami kepada DPRD Provinsi Sumbar, agar diteruskan ke pusat,” ujar Jel.
(Rel/Nov)
