JAKARTA, forumsumbar —-Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Anggota Komisi VI DPR Hj Nevi Zuairina minta agar lembaga itu memperkuat instrumen investasi di daerah sehingga perkembangan ekonomi semakin progresif dan signifikan.
Melalui peran BKPM, menurut Nevi, akan bisa memberi percepatan geliat perekonomian di daerah. Di antaranya adalah adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peningkatan kapasitas dan sosialisasi terkait perizinan dan OSS.
Kemudian penambahan anggaran pengawasan pelaksanaan penanaman modal di provinsi dalam rangka peningkatan realisasi investasi, dan membantu daerah menyiapkan studi kelayakan terkait dengan sektor unggulan potensi investasi di daerah.
“Selain DAK, pengawasan dan studi kelayakan, membantu daerah untuk menyiapkan strategi promosi dalam rangka peningkatan minat investasi di daerah dan membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi seperti Kawasan ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri yang baru di luar pulau Jawa dalam rangka pemerataan investasi akan semakin menambah potensi pertumbuhan iklim bisnis di daerah,” tambah Nevi.
Politisi PKS ini mencatat BKPM merealisasikan investasi melebihi target pada 2020 sebesar Rp826,3 triliun, dan lebih besar dari realisasi 2019. Investasi sepanjang tahun 2020 ditopang oleh penanaman modal dalam negeri sebesar 50,1% atau naik 7% secara year on year (yoy), menjadi sejarah baru karena dalam lima tahun terakhir investasi selalu ditopang oleh modal asing atau foreign direct investment (FDI).
Namun ia menduga, bahwa asing lebih enggan berinvestasi karena pandemi dan lebih menahan sumberdayanya menunggu pandemi usai.
“Dari sini kita dapat melihat bahwa potensi sumberdaya dalam negeri mampu mengalahkan asing dalam persoalan investasi. Ini berarti, selama ini potensi dalam negeri belum tergali optimal dan masih akan ada potensi-potensi lain yang sesungguhnya dalam negeri mampu untuk lebih berdaya dibandingkan sumber daya asing”, urai Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini memberi apresiasi kepada BKPM atas pencapaian yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Namun ia menyarankan agar UMKM dapat diberikan porsi yang lebih dari sebelumnya. Pelaksanaan investasi harus sejalan dengan upaya pengembangan UMKM, mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi rakyat dan menjadi kontributor sebesar 61,1% bagi PDB nasional di tahun 2018.
Anggota Fraksi PKS ini juga meminta kepada BKPM agar investasi di daerah mengarah pada padat karya. Dan arah dari investasi ini jangan yang menguras Sumber Daya Alam Indonesia. Ia juga meminta agar investasi dapat dilakukan secara merata se Indonesia. Ada proporsi yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.
“Saya berharap ke depannya BKPM mampu menjadi lembaga yang berperan besar pada penumbuhan usaha kecil menengah sehingga dalam waktu di masa depan, terjadi keseimbangan kekuatan ekonomi rakyat yang dapat ditunjukkan pada gini rasio yang tidak terlalu jauh”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzvoice)
