PADANG, forumsumbar —Banyak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pilkada Sumbar hasil Rapid test-nya reaktif, bahkan mungkin ada yang positif setelah dilakukan Swab test.
Banyak pihak medesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) umumkan petugas KPPS reaktif atau positif itu. Tapi Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Tuswandi menyatakan informasi rekam medis adalah informasi dikecualikan.
“Itu masuk kategori informasi dikecualikan, KPU umumkan by name by address melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Adrian kepada media di Padang, Jumat (4/12).
Lihat Juga
Tapi lain soal kalau petugas KPPS yang reaktif atau positif itu memberikan izin atau yang bersangkutan menyampaikan ke publik bahwa dia postif atau reaktif.
“Kalau yang bersangkutan beritikad untuk sampaikan ke publik, maka informasi dikecualikannya otomatis lepas,” ujar Adrian, yang akrab disapa Toaik di kalangan jurnalis di Sumbar.
Terus bagaimana KPU mesti menyikapinya? Menurut Adrian solusinya adalah ketika Rapid test reaktif, dan di-Swab test positif, maka KPPS yang terpapar Covid-19 harus diganti segera.
“Menunggu positif negatif menurut protokol kesehatan harus isolasi 14 hari, atau dua kali konversi Swab-nya negatif. Jika ini dilaksanakan tak keburu dengan hari pencoblosan yang lima hari lagi,” ujar Toaik.
Selain itu masifnya KPPS reaktif atau positif Covid-19, KPU harus meluruskan ini berkaitan dengan partisipasi pemilih.
“KPU harus bekerja keras dan cepat serta masif untuk membuat peta TPS aman covid dan itu harus viral ke masyarakat Sumbar agar was-was pemilih tidak menjadi akut yang berdampak pemilih enggan ke TPS pada hari-H pencoblosan,” ujar Adrian.
Untuk itu KPU harus menggandeng sebanyak mungkin media dan influencer di media sosial untuk menyebarkan TPS aman Covid-19 itu dan memastikan semua TPS menerapkan protokol kesehatan saat hari pencoblosan tersebut.
(Rel/Ad)
