KALIMANTAN UTARA, forumsumbar-— Gelaran Pilkada Serentak 2020 tinggal menghitung hari, tapi permasalahan masih banyak ditemui di daerah. Hal ini terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Inventarisasi Masalah Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020″, di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (2/12).
“Pilkada tidak masalah sejauh dilaksanakan dengan prokes ketat. kita harus pastikan berjalan sesuai aturan covid dalam setiap tahapannya, ini kita awasi betul. KPU harus menyosialisasikan tata cara dan bisa mengatur agar tidak ada penumpukan masa di TPS dengan diatur jam pemilih agar tidak bersamaan,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin yang menjadi narasumber di dalam FGD tersebut.
Pilkada tahun 2020 yang tetap dilaksanakan, dimasa kondisi pandemi Covid-19, maka DPD RI memberikan peringatan pada penyelenggara pemilu dan pemerintah, agar memperhatikan doktrin yang diterima secara universal, yaitu “salus populi supreme lex esto” yakni agar keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.
“Ketika pilkada tetap dilaksanakan maka jaminan atas keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi paradigma utama dalam pelaksanaannya. Pelaksanan Pilkada Serentak 2020, juga harus menjadi momentum untuk membangun daerah melalui pilkada yang berintegritas dan berkualitas,” ucap Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Masalah lain yang ditemukan adalah DPT dan perekaman data KTP elektronik, penyaluran logistik, koneksi jaringan internet dan masalah listrik di Kaltara.
“Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada di tengah pendemi Covid-19 ini dimungkinkan akan menurun, ini menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu agar mampu menjamin kesehatan dan keselamatan,” lanjutnya.
Pada saat yang sama, Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa peran dan fungsi pemerintah daerah penting untuk menjaga pelaksanaan pilkada berkualitas, berintegritas dan bebas Covid-19.
“Terkait masalah di Kaltara, wilayah sangat luas dan banyak perbatasan 4 kabupaten dan 1 kota. Selain itu yang perlu diperhatikan pandemi Covid-19, masalah logistik masih dikejar agar tepat waktu. Pemerintah daerah menjamin masalah anggaran, stabilitas keamanan, netralitas ASN kami jaga betul, selain itu kita jaga betul politik SARA dan politik uang,” jelasnya.
Sedangkan Wakil Walikota Tarakan Effendhi Djuprianto mengatakan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin dengan semua stakeholder, pilkada bagian dari demokrasi dan tidak boleh dicederai dan menodai proses demokrasi tersebut, kami berkomitmen menyukseskan setiap tahapan pilkada.
“Kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan, namun di sisi lain pusat pasti punya pertimbangan penting dan mendesak. Pemerintah perlu menjain hak konstitusi dan penundaan bukan solusi, daerah perlu dipilih pimpinan definitif untuk kebijakan strategis, kami berkomitmen melaksanakan dengan prokes yang ketat,” ungkap Effendhi.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Borneo Adri Patton, mengkhawatirkan kondisi pandemi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya banyak tantangan dan masih banyak ditemui pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pelaksanaan pilkada.
“Perlu kita perhatikan jangan hanya jargon saja pemilu harus berhasil dan lainnya, tapi kesehatan dan keselamatan menjadi utama dan harus dilindungi undang-undang, penyelenggara pemilu harus wajib siap mampu mencegah terjadinya klaster baru covid. Saya masih melihat banyak ditemui pelanggaran dalam setiap tahapan, saya minta KPU dan pemerintah daerah menjaga betul,” kata Rektor Universitas Borneo itu.
Turut hadir Anggota DPD RI Hasan Basri, Evi Apita Maya, Aji Mirni Mawarni, Enni Sumarni, Gusti Farid Hasan Aman, Ajbar, Bambang Santoso, Andri Prayoga Putra Singkarru, dan Ibnu Halil. KPU, Bawaslu, Forkopimda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Civitas Akademika di Kalimantan Utara.
(Rel/DPD/mas)
