SIJUNJUNG, forumsumbar —Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) atau keluarga Pra Sejahtera yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.
Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang menyinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.
Lihat Juga
“Sebagai bentuk transparansi siapa-siapa penerima program PKH ini dilakukan lah labelisasi atau penempelan stiker pada rumah KPM, sehingga dapat menjadi informasi sekaligus kontrol sosial bahwa keluarga yang bersangkutan tergolong keluarga miskin atau pra sejajahtera,” ujar Yofritas, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung.
Labelisasi KPM PKH ini diatur oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1902/4/S/HK.05.02/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Instruksi Pemasangan Daftar Nama KPM Bantuan Sosial di Tempat Umum dan Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Labelisasi KPM PKH.
Yofritas menyampaikan bahwa di Kabupaten Sijunjung labelisasi rumah KPM PKH dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I pada bulan November 2019 pada lima kecamatan (Sumpur Kudus, Kupitan, IV Nagari, Koto VII dan Lubuk Tarok), sedangkan tapap II pada bulan November dan Desember 2020 pada tiga kecamatan (Sijunjung, Tanjung Gadang dan Kamang Baru.
(Novfiandry/PujiB)
