JAKARTA, forumsumbar —Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-11 Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia berhasil membuat sejumlah rekomendasi untuk inovasi pelayanan informasi publik kepada seluruh Badan Publik (BP), baik lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif dan badan lainnya.
Salah satu rekomendasi, perlunya transparansi soal vaksin Covid-19 yang telah menimbulkan resistensi di tengah masyarakat, akibat simpang siurnya informasi mulai dari soal pengadaan vaksin, uji klinis hingga kemungkinan timbulnya efek samping jika vaksin diwajibkan dalam waktu dekat ini.
Hal itu terungkap saat rapat pleno kedua Rakornas, yang dipimpin Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Romanus Ndau Lendong dan Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi, Selasa (27/10), dimana Rakornas yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti seluruh KI Provinsi/Kabupaten/Kota.
Lihat Juga
Sejumlah tanggapan konstruktif disampaikan pada sesi tanya jawab antara peserta dengan Ketua Sidang Bidang Internal Dery Hendryan (KI Lampung) bersama Sekretaris Catharina Pancer Istiyani (KI Kalbar) dan Ketua Bidang Sidang Eksternal Romanus Ndau Lendong (KI Pusat) dan Sekretaris Sosiawan (KI Jateng).
“Pemerintah harus membuka informasi soal vaksin Covid-19 agar terjadi trush oleh masyarakat. Keterbukaan informasi soal vaksin ini harus dilakukan oleh semua BP yang tangani pandemi covid, mulai dari soal pengadaan dan produksinya,” kata Sosiawan menjelaskan.
Ia menyampaikan bahwa publik atau masyarakat harus diberikan informasi yang benar-benar akurat dan tidak menyesatkan menyangkut tingkat keamanan vaksin dan manfaat serta risiko yang ditimbulkan jika pemerintah mewajibkan penggunaan vaksin Covid-19.
Secara detil, Bidang Sidang Eksternal juga menyoroti soal perlunya membuka informasi tentang jenis vaksin covid yang telah dibeli oleh pemerintah termasuk soal harganya apakah sudah kompetitif.
Terakhir menurutnya, perlu secara rinci pemerintah menyampaikan informasi mengenai apakah nanti ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk program vaksin atau gratis agar masyarakat tidak terbebani dalam masa krisis covid saat ini, juga informasi yang jelas tentang tahapan dan tata cara pemberian vaksin secara massal yang mudah diketahui lewat pengumuman resmi pemerintah.
Sementara itu, dari Bidang Sidang Internal Catharina Pancer Istiyani menyampaikan tujuh rekomendasi, di antaranya tentang penyeragaman struktur dan kelembagaan KI seluruh Indonesia serta perlunya revisi Perki (Peraturan KI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) agar kandungan tentang sidang elektronik bisa dimasukkan.
Juga masalah honorarium komisioner daerah yang perlu kebijakan berdasarkan kearifan lokal, perlunya isu transformasi digital dimasukan dalam draf Perki SLIP (Standar Layanan Informasi Publik), juga soal Pasca putusan KI, serta perlunya Dewan Etik.
(Rel/KI/Karel Salim)
