BUKITTINGGI, forumsumbar —Permasalahan kepengurusan PAN Bukittinggi terus berlanjut, dimana Fauzan Haviz memasukkan surat ke Bawaslu Bukittinggi, berisi laporan permohonan sengketa tentang penetapan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh KPU Bukittinggi pada tanggal 23 September lalu.
Saat mengantarkan surat tersebut, Fauzan Haviz yang didampingi kuasa hukumnya diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Bukittinggi Ruzi Haryadi.
Adapun pasangan calon kepala daerah yang digugat oleh Fauzan Haviz adalah pasangan nomor urut 3, Irwandi-David yang telah diusung oleh tiga koalisi partai politik yakni PAN, Nasdem dan PKB Kota Bukittinggi.
Surat pelaporan permohonan tersebut diberikan dalam bentuk berkas yang cukup lengkap, rangkap tiga dan beserta alat bukti. Atas pokok permohonan sengketa yang diajukan yakni antara penyelenggaraan pemilu, yakni KPU Bukittinggi, dengan peserta pemilu, pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi-David.
Disampaikan Ruzi, dalam laporan tersebut, pihak pelapor meminta Bawaslu menindaklanjuti penetapan KPU Bukittinggi yang telah menerima dan menetapkan pasangan calon kepala daerah Irwandi-David yang diusung oleh DPD PAN Bukittinggi di bawah kepemimpinan Rahmi Brisma yang dianggap tidak sah kepengurusannya secara hukum.
Sementara berdasarkan lampiran alat bukti dari pelapor menyatakan bahwa dirinya yang dianggap sah selaku Pimpinan DPD PAN Bukittinggi berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) RI, dan Mahkamah Partai PAN serta yang telah dikuatkan oleh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Untuk menindaklanjuti hal ini, lanjut Ruzi, tentu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pelapor terkait syarat formil dan syarat materilnya. Memang berdasarkan petunjuk dan teknis Bawaslu RI, syarat formil laporan permohonan sengketa boleh diajukan 3 hari kerja setelah dilakukan penetapan oleh KPU.
“Namun berhubung sudah melewati batas waktu/jam layanan penerimaan laporan (08.00-16.00) sehingga pelapor diminta untuk mengantarkan kembali pada hari Senin, 28 September mendatang,” terangnya.
Sementara itu Fauzan Haviz mengatakan, hal tersebut terkait dengan DPW PAN Sumbar yang belum mengembalikan hak-haknya sebagai Ketua DPD PAN Bukittinggi sebagaimana diatur dalam ketentuan AD/ART serta Peraturan Partai sesuai dengan putusan Makamah Partai PAN tanggal 5 Juli 2018 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang No. 108/Pdt.G/2018/PN.Pdg Jo Putusan Mahkamah Agung No.460 K/Pdt.Sus-Parpol/2019.
“Hingga saya mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang tanggal 25 Oktober 2019, DPW PAN Sumbat masih tetap tidak menjalankan Putusan Makamah Partai PAN butir 4 meskipun mendapat teguran/aanmaning dari Pengadilan melalui Jurusita,” ujar Fauzan.
Sementara itu, pihak KPU Bukittinggi selalu bardalih masalah ini adalah masalah internal dalam partai PAN.
Ini membuktikan, tambah Fauzan, KPU Bukittinggi tidak memahami permasalahan tentang hukum. “Hari Senin depan, kita akan kembali datang ke Bawaslu untuk mengantarkan berkas laporan permohonan sengketa ini untuk memenuhi syarat formil pelaporan,” tutup Fauzan.
(Rilis/FH)
