PADANG, forumsumbar —Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengeluarkan kebijakan berdasarkan surat keputusan Nomor 04 /P3JBT/BPH Migas/KOM/2020 tentang pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu oleh badan usaha pelaksana penugasan pada konsumen pengguna transportasi, kendaraan angkutan orang atau barang.
Adapun keputusan tersebut juga untuk dapat mengetahui, siapa saja yang berhak untuk memakai BBM bersubsidi, karena merupakan objek kebijakan pemerintah bukan objek niaga.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komite BPH Migas Henry Ahmad, ketika memberikan praktek tata cara pengisian pada sektor pengguna di SPBU Didong, Kamis (3/9), didampingi SAM Pertamina Sumatera Barat I, Made Wira Pramarta dan pimpinan lainnya serta pengurus Hiswana Migas.
Lihat Juga
Henry menerangkan, badan usaha pelaksana penugasan wajib melakukan pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT), Jenis Minyak Solar (Gas Oil) dan BBM subsidi lainnya.
Untuk konsumen pengguna transportasi dengan rincian, kendaraan bermotor perseorangan roda empat paling
banyak 60 liter/hari/kendaraan, kendaraan bermotor umum, angkutan orang atau barang roda empat paling banyak 80 liter/hari/kendaraan, dan kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan.
Semua dilaporkan secara periodik persemester atau per-tiga bulan, dan bisa saja akan diminta tidak sampai pada batas waktu tersebut, jika sewaktu-waktu diminta.
“Kita harus tahu siapa saja yang menikmati BBM bersubsidi, sehingga tidak disalah gunakan menjadi BBM industri, dengan cara mencatat nomor polisi kendaraan tersebut,’ tegas Henry.
Ditambahkan Henry, sebenarnya keputusan BPH Migas ini harus sudah dilaksanakan pada awal Maret 2020, namun karena kondisi Covid-19, maka semua dilakukan penangguhan, dan dilakukan sosialisasi awal ke berbagai instansi.
Selain itu, kesiapan lain di SPBU untuk melakukan pencatatan pada pengendara yang memakai BBM bersubsidi, sehingga terus dilakukan sosialisasi secara masif, sehingga tindakan bagi yang melakukan pelanggaran dapat dilaksanakan dengan tegas.
Ditambahkannya, KAI saat ini juga sudah mulai dialihkan ke BBM jenis lain, karena subsidi itu kebijakan, bukan bisnis.
Pernyataan Henry tersebut dipertegas SAM Pertamina Sumbar Wira, dimana jika tidak ingin terkendala, sebaiknya masyarakat memakai Pertamina Dex atau DEXlite, untuk kendaraan selama ini memakai solar atau disel.
“DEXlite atau Pertamina Dex harga terjangkau, mesin bagus dan tidak perlu antre seperti konsumsi solar bersubsidi, yang perlu dicatat datanya atau nomor polisinya,” tegas Wira.
Wira juga mengajak semua pihak, agar bisa meninggalkan BBM bersubsidi dan beralih ke BBM non subsidi, agar perjalanan tidak terhambat dan tidak perlu antre, karena bebas mau membeli berapa banyak.
Wira sebagai SAM bersama jajaran dan juga mitra kerja Hiswana Migas juga siap untuk melaksanakan keputusan BPH Migas tersebut, karena untuk kepentingan masyarakat.
Praktek pencatatan pembelian BBM bersubsidi berjalan baik, karena sebelumnya Pertamina Sumatera Barat sudah melakukan edukasi untuk hal tersebut.
(Rel/Nov)
