JAKARTA, forumsumbar —Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat II, Hj Nevi Zuairina, mengatakan, pada sela-sela Rapat Paripurna DPR, Selasa (1/9), bahwa kinerja DPR yang dilaporkan pada sidang ini merupakan kinerja 11 bulan anggota DPR bekerja, karena satu bulan lagi 1 oktober 2020 genap satu tahun menjabat sebagai anggota DPR periode 2019 – 2024.
“Anggota DPR sudah bekerja selama 11 bulan. Artinya, tahun sidang 2019-2020 akan segera berakhir. Tahun sidang baru 2020-2021 segera dimulai. Pada hari ini, DPR akan melaporkan kinerjanya dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 75,” ujar Nevi.
Anggota Komisi VI DPR ini menyatakan bahwa fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang melekat pada anggota DPR memang harus disertai dengan kedekatan pada rakyat. Karena ini fungsi esensi anggota DPR yang menjadi penyambung lidah rakyat kepada pemerintah.
“Anggota DPR memiliki kewenangan yang minim terhadap eksekusi jalannya pemerintahan. Karena fungsi eksekutif ada di pemerintah. DPR menjadi jembatan untuk memperpendek jarak antara rakyat dengan pemerintah agar pembangunan efektif dan tepat sasaran pada daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena setiap daerah, memiliki perwakilan baik di DPD maupun di DPR,” jelas Nevi.
Politisi PKS ini menjelaskan, bangsa kita yang sedang menghadapi berbagai cobaan, baik sebelum masa pandemi yang kini semakin berat keadaannya pada masa pandemi telah di rasakan semua kalangan, baik pemerintah hingga seluruh rakyatnya.
Berbagai dilema aturan dan upaya untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan kesehatan dan keterpurukan ekonomi terus dilakukan namun hingga saat ini belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan.
Nevi mengatakan, harmonisasi DPR dan rakyat akan semakin diperlukan agar kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan baik sehingga seluruh kebijakannya memang benar-benar untuk kemakmuran rakyat.
Fraksi PKS tempat Nevi bernaung, kini menjadi satu-satunya oposisi murni yang selalu memberikan masukan yang membangun. Fraksinya tidak abstain dan memiliki posisi yang jelas, dalam hal kebijakan strategis. Misal pada penolakan RUU HIP, Penolakan Perppu, serta penolakan Omnibus Law.
“Kami DPR perlu dukungan masyarakat untuk memperpendek jarak pemerintah dengan rakyanya. Karena posisi PKS sering sendirian dalam berbagai kebijakan strategis, sehingga suara FPKS tertutup dengan masyoritas yang mendukung pemerintah. Kami tidak melakukan segala yang di pemerintah di tolak. Semua yang baik untuk rakyat, akan kami dukung. Semoga ke depannya, DPR semakin dekat dengan rakyat sehingga sinergi pemerintah dengan rakyatnya juga semakin berkualitas,” tutup Nevi.
(Rek/NZCenter)
