PADANG, forumsumbar —Dr. dr Andani Eka Putra menjadi pembicara utama pada diskusi webinar dengan tema “Kemerdekaan di Tengah Pandemi, Kita Mau Apa?”
Diskusi webinar ini digelar tiga lembaga negara di Sumbar, yakni Ombudsman, Komnas HAM dan Komisi Informasi (KI). Tiga lembaga bentukan undang-undang ini memposisikan diri sebagai Cluster Pengawasan Penanganan Covid-19 (CPPC-19) Sumbar.
“Insyaallah nanti malam pukul 20.00 WIB, kita menggelar webinar dengan pembicara utama dokter Andani Eka Putra, pembicara lainnya inisiator gerakan ‘Kawal Covid-19 Sumbar’ Sari Lenggogeni, dan juga tak kalah penting pasien positif yang sudah dinyatakan sembuh ikut nimbrung di diskusi ini,” ujar Ketua KI Sumbar Nofal Wiska, Kamis (20/8), di Padang.
Sedangkan Ketua Ombudsman Perwakilan Sumbar Yefri Heriani menegaskan, kondisi penularan Covid-19 sudah menjadi masalah semua orang di Sumbar, maupun Indonesia, bahkan dunia.
“Persoalannya bagaimana menekan penularan dan mengendalikan penyebaran virus corona ini yang mesti di-update terus. Bagaimana peran pemerintah dan apa pula respon masyarakat, pada diskusi malam nanti kita akan menggali dengan narasumber yang berkompeten terkait Covid-19 dan dampaknya itu,” ujar Uni Yef, biasa kalangan aktifis di Sumbar menyapanya.
Hadirnya dokter Andani Eka Putra pada webinar malam nanti itu (Kamis,-red) tentu makin menambah daya lecut untuk memperkukuh gerakan lawan bersama corona di Sumbar.
Andani sendiri di berbagai kesempatan, terahir di ILC TVOne menegaskan bahwa Covid-19 bukan masalah pemerintah dan tenaga kesehaan saja, tapi masalah semua anak bangsa.
“Positif banyak karena tracing dan testing itu baik. Tanpa tracing maka tidak bisa dibayangkan bagaimana bahayanya masyarakat berintegrasi dengan silent spreader,” ujar Andani.
Tapi respon publik yang setengah hati, bahkan publik dinilai mulai jenuh dengan obat penangkal Covid-19 yaitu protokol kesehatan. Ada pula sebagian pemerintahan di Sumbar enggan sehingga upaya masif tracing dan testing spesimen Swab sedikit terganggu.
“Status daerah merah, oranye dan kuning serta hijau jangan dijadikan konsumsi politik kepentingan. Tapi status itu terjadi karena kita komit menjalankan standar digariskan WHO,” ujar Andani.
Bahkan Andani juga pernah mengatakan perlu ada ajakan ayo Swab untuk memutus mata rantai itu.
“Saat ini kita bekerjasama dengan mubaligh untuk menyosialisasikan ke jemaah masjid agar ada kerelaan sendiri untuk tes Swab. Dan pemerintah harus menjamin sarana dan prasarana pengambilan sampel Swab. Itu semua harus digratiskan,” ujar Andani.
Untuk lengkapnya tentu ikut nimbrung di diskusi webinar nanti malam akan menambah pemahaman terhadap Sovid-19.
“Cluster Pengawasan Penaganan Covid-19 (CPPC-19) Sumbar bagian upaya bersama stakeholder untuk memadu-padankan tracing dan testing masif Swab di Sumbar demi mengendaikan laju penularan Covid-19 yang semakin mengganas memapar warga provinsi ini,” ujar Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi pada rilis lembaganya, Kamis sore ini.
(Rel/KI)
