Oleh: Isa Kurniawan
(Koordinator Kapas/Komunitas Pemerhati Sumbar)
ADA banyak nama yang mulai mengapung, yang berpotensi untuk ikut bertarung di Pilkada Sumbar ke depan, seperti; Mulyadi (Anggota DPR RI/Ketua Partai Demokrat Sumbar), Arisal Aziz (Anggota DPR RI/Ketua PAN Sumbar), Rahmat Saleh (Anggota DPR RI/PKS), Vasco Ruseimy (Wakil Gubernur Sumbar sekarang) dan beberapa kepala daerah yang sudah dua periode menjabat.
Di antaranya, Khairunnas (Bupati Solok Selatan/Ketua Golkar Sumbar), Eka Putra (Bupati Tanah Datar), Hendrajoni (Bupati Pesisir Selatan), Benny Dwifa (Bupati Sijunjung), Ramlan Nurmatias (Walikota Bukittinggi) dan Fadly Amran (Walikota Padang).
Dari kalangan tokoh masyarakat Sumbar, ada pula Muhidi (Ketua DPRD Sumbar), Prof Ganefri (mantan Rektor UNP), dan lainnya.
Kemudian dari nama perantau beredar pula nama; Letjen TNI Mohamad Hasan (Komandan Kodiklat TNI AD/mantan Pangkostrad), Irjen Pol (P) Boy Rafli Amar (mantan Kepala BNN), Yuliandre Darwis (Sekjen DPP Gebu Minang/mantan Ketua KPI Pusat), Reydonyzar Moenek (mantan Sekjen DPD RI/mantan Pj Gubernur Sumbar)
Memang secara waktu, pelaksanaan Pilkada Sumbar itu masih lama, tapi dalam politik waktu terasa cepat berlalu. Tidak terasa sudah separuh jalan saja para anggota legislatif menjabat, dan awal 2029 sudah kembali Pileg digelar.
Dalam politik modern, untuk ikut kontestasi politik itu perlu persiapan yang matang –yang sietematis dan terukur. Tidak bisa ujug-ujug dan asal-asalan.
Pada Pilpres 2016, Donald Trump menang lawan Hillary Clinton. Kemudian pada Pilpres 2020 kalah dari Joe Biden. Tidak menunggu lama, Tim Donald Trump itu langsung kembali bekerja untuk empat tahun ke depannya, yakni Pilpres 2024. Yang kemudian berhasil dimenangi Trump, dan Trump kembali jadi Presiden AS.
Jadi dengan kita membahas Pilkada Sumbar, meski waktunya, katakanlah, relatif lama lagi, ya rasanya tidak apa-apa. Bagus.
****
Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan pemisahan jadwal Pemilu Nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dengan Pemilu Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, dan DPRD) yang akan diberlakukan mulai Pemilu 2029, dengan jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun sebelum Pilkada serentak berikutnya, membuat konstelasi politik menjadi berubah, baik di pusat maupun di daerah.
Keputusan MK ini memunculkan sejumlah kritik dan pertanyaan. Apakah pemisahan pemilu benar-benar menguatkan demokrasi atau justru membuka risiko baru dalam tata kelola kekuasaan?
Dari sisi teknis, pemisahan jadwal pemilu menghadirkan tantangan besar, dimana pemerintah pusat harus melakukan revisi regulasi terkait: Penyesuaian masa jabatan kepala daerah. Mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Kemudian, skema penganggaran untuk dua siklus pemilu berbeda.
Saat ini semua pihak masih menunggu revisi regulasi mengenai Pemilu dan Pilkada. Pada Pilkada, ada yang mengusulkan DPRD saja yang memilih. Tapi banyak pihak yang tetap dengan pemilihan langsung. Apa yang akan diputuskan oleh DPR, ini yang kita tunggu bersama.
****
Dengan asumsi DPR memutuskan Pilkada tetap dengan pemilihan langsung, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap yang lain, saya berpandangan pada Pilkada Sumbar mendatang, sosok Fadly Amran merupakan kandidat kuat untuk menjadi Gubernur Sumbar ke depan.
Fadly Amran gelar Datuak Paduko Malano merupakan seorang pengusaha dan politikus dari Partai NasDem yang pada 20 Februari 2025 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Walikota Padang periode 2025–2030. Sebelumnya ia menjabat sebagai Walikota Padang Panjang periode 2018–2023.
Fadly Amran kelahiran 9 Februari 1988 dan saat ini berumur 38 tahun. Merupakan anak ke 2 dari 7 bersaudara dari pasangan H Amran Sutan Sidi Sulaiman dan Hj Maizarnis yang dikenal sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Baiturrahmah yang mempunyai sekolah mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi, dan juga rumah sakit.
****
Kenapa Fadly Amran kandidat kuat Gubernur Sumbar ke depan?
Syarat untuk ke arah sana sudah terpenuhi oleh Fadly, apalagi Mahyeldi sudah dua periode dan tidak bisa bertarung lagi.
Dalam perjalanan politik Fadly Amran ke depan, tidak ada pilihan selain masuk ke gelanggang pertarungan Pilkada Gubernur Sumbar, sebab maju lagi di Padang untuk 2 periode tidak bisa karena dibatasi oleh UU.
Fadly Amran itu punya modal sosial, politik dan finansial yang lengkap.
Modal sosial Fadly, dimana ia mempunyai jaringan yang luas. Fadly merupakan alumni SMAN 1 Padang dan pernah menjadi Ketua KNPI Padang, Ketua HIPMI Padang, Ketua KNPI Sumbar serta Walikota Padang Panjang. Saat ini ia menjabat Ketua IKTD (Ikatan Keluarga Tanah Datar) Sumbar, Ketua Gebu Minang Sumbar, dan terlibat dalam berbagai organisasi sosial, budaya dan olahraga.
Termasuk modal sosial Fadly itu jaringan Universitas Baiturrahmah dan RS Siti Rahmah. Banyak masyarakat Sumbar yang punya hubungan emosional dengan Universitas Baiturrahmah dan RS Siti Rahmah yang telah eksis sejak tahun 80an.
Modal politik Fadly, dimana ia saat ini menjabat sebagai Ketua Partai NasDem Sumbar yang sukses mengantarkan kader-kadernya mendapatkan 3 kursi DPR RI, dan 9 DPRD Sumbar (sehingga kadernya jadi salah seorang Wakil Ketua DPRD Sumbar), serta seratusan lebih di DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar.
Prestasi ini semakin memperkokoh jaringan Fadly Amran di Sumbar secara politik.
Kemudian yang strategis itu, Fadly Amran saat ini memimpin Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumbar dengan penduduk hampir 1 juta jiwa dengan DPT 666.178 pemilih (2024).
Suka atau tidak suka, kepemimpinan Fadly Amran sebagai Walikota Padang –meski baru setahun lebih menjabat– banyak mendapat simpati dari warga Padang. Mulai dari penerapan program unggulan (Progul), penataan Pasar Raya Padang, kebersihan kota yang terjaga/diurus dengan baik, dan lainnya.
Kalau hal ini berjalan dengan baik sampai akhir masa jabatan, maka kepemimpinan Fadly akan membekas di hati masyarakat Padang.
Terakhir, ini yang penting, modal finansial. Dilansir oleh laman e-LHKPN, Fadly Amran melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Agustus 2024 itu sebesar Rp80,1 miliar.
Untuk modal finansial ini tidak perlu penjelasan panjang lebar. Kalau untuk ikut Pilkada Sumbar cukup lah. *)
