PADANG, forumsumbar— Keputusan pemerintah menaikan harga BBM terus memantik gejolak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.
Bahkan di DPR RI Fraksi PKS menunjukan sikap tegas dengan melakukan aksi walk out pada Sidang Paripurna sebagai bentuk protes atas kenaikan harga BBM di saat ekonomi masih sulit pasca krisis karena badai pandemi Covid-19 lalu.
Di DPRD Sumbar Fraksi PKS menyatakan sikap lebih tegas lagi. Pernyataan diteken Ketua Fraksi PKS DPRD Sumbar Drs H Nurfirmanwansyah, MM, Apt, dan disampaikan langsung di forum resmi, yaitu Sidang Paripurna DPRD Sumbar, Jumat 9 September 2022.
Fraksi PKS DPRD Sumbar mengatakan sikap yang sama dengan PKS seluruh Indonesia. Sikap FPKS diserahkan secara resmi oleh Wakil Ketua FPKS DPRD Sumbar Mochlasin kepada Ketua DPRD Sumbar.
FPKS DPRD Sumbar sangat berkepentingan menyikapi secara resmi terkait kenaikan harga BBM Bersubsidi oleh pemerintah pada hari Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB.
“Setelah kami mempelajari dan melihat respons masyarakat, kami Fraksi PKS DPRD Sumbar dengan ini menyatakan; Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, yang dilakukan oleh pemerintah,” ujar Nurfirmanwansyah, Sabtu (10/9/2022).
Fraksi PKS DPRD Sumbar dengan terdiri dari Penasehat, H Irsyad Syafar, Lc, MEd; Drs H Nurfirmanwansyah, MM, Apt (Ketua), H Mochlasin, SSi (Wakil Ketua), Sekretaris : H Muhamad Ridwan, SIp (Sekretaris). Anggota H Gustami Hidayat, SPt, MP; H Rahmat Saleh, SKom; H Rafdinal, SH; Drs H Asra Faber, MM; Budiman Dt Malano Garang, SAg, MM, dan M Ihpan.
Menurut Nurfirmanwansyah, sikap Fraksi PKS DPRD Sumbar ini tidak latah atau ikut-ikutan saja, tapi disertai dengan alasan yang diputuskan lewat argumen dari wakil rakyat PKS di DPRD Sumbar.
“Di antara alasan penolakan kami terhadap kenaikan harga BBM adalah ;
1. Menurunkan daya beli masyarakat.
2. Ekonomi masyarakat belum pulih pasca dihantam badai Covid-19.
3. Kenaikan inflasi makin parah.
4. Efek domino kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas.
5. Gelombang penolakan kenaikan BBM bersubsidi ada dimana-mana, di seluruh wilayah NKRI.
“Penolakan tersebut, baik secara langsung disampaikan kepada PKS atau secara umum melalui aksi jalanan,” pungkas Wakil Bupati Solok Selatan Periode 2005-2010 ini.
(Rel/Adr)
