PADANG PARIAMAN, forumsumbar —Walinagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP, MH untuk memberikan perhatian terhadap imam masjid, garin, guru TPA dan guru PAUD.
Harapan ini didasarkan kenyataan bahwa mereka yang berjasa dalam pembentukan akhlak dan karakter generasi muda ini seolah kurang terperhatikan oleh pemerintah.
Walinagari Kuranji Hulu Maswardi menyebutkan, sebelumnya dia di nagari bisa memberikan insentif terhadap guru TPA, guru PAUD serta imam masjid dan garin di nagarinya. Kini dibatasi, dan dia berharap aspirasi ini disuarakan di pusat.
“Sebelumnya nagari bisa memberikan insentif bagi semua. Kini hanya dua per nagari yang diberikan insentif itu. Dua untuk imam, dua garin. Padahal di Kuranji Hulu ada 7 masjid. Untuk itu, kami minta keleluasaan bagi walinagari untuk mengatur agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujarnya.
Ketujuh masjid tersebut sedapat mungkin bisa diperhatikan. Untuk itu Maswardi berharap Leonardy dapat menyuarakan harapan ini di tingkat pusat.
Walinagari Maswardi juga mengharapkan dukungan Anggota Komite I DPD RI itu terhadap pembangunan pesantren di nagarinya. Pesantren itu nantinya akan batagak kudo-kudo pada 9 Maret 2021 nanti.
Ketua Bamus Nagari Kuranji Hulu Dul Amri Dt Majonando mengatakan, sangat besar manfaat dana desa bagi nagarinya. Dia berharap agar dana desa berlanjut dan pemanfaatannya makin luas.
Kepada Leonardy yang datang berkunjung ke nagarinya, Ketua Bamus menyampaikan pentingnya pembangunan pesantren bagi nagari itu. Selain tempat mendidik anak nagari di bidang agama, pesantren juga menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.
Menjawab semua itu, Anggota DPD RI Leonardy Harmainy menyambut baik aspirasi walinagari dan masyarakatnya. Perhatian yang diberikan walinagari terhadap imam, garin, guru TPA, guru PAUD perlu disambut baik.
Kebijakan terhadap imam, garin, guru TPA, guru PAUD ini bisa berlaku nasional nantinya. “Mari bersama-sama kita suarakan agar orang-orang ikhlas mendidik generasi dan kaumnya ini mendapatkan perhatian yang seharusnya. Ini cara kita menghargai keikhlasannya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Leo.
Untuk menghargai keikhlasan perangkat nagari/desa atau sebutan lain yang sejenis adalah dengan cara meningkatkan status mereka. Apakah sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Andaipun tidak bisa juga, harus diupayakan mekanisme yang membuat mereka bisa menikmati pesangon di akhir pengabdiannya pada umur 60 tahun nanti. Mereka pun hendaknya tercatat dalam database pemerintah daerah agar tidak mudah diganti walinagari terpilih.
Pembangunan pesantren pun didukung penuh oleh Leonardy. Apalagi Burhanuddin Tuanku Imam yang mendirikan pesantren itu menegaskan pesantrennya nantinya tidak hanya untuk mengajar kitab kuning. Tapi juga untuk hafiz, pengajaran adat Minangkabau dan olahraga beladiri silat.
Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu mengharapkan tuanku untuk menggandeng walinagari dalam pembangunan pesantren. Libatkan Bamus, KAN, dan unsur-unsur di Nagari Kuranji Hulu dalam yayasan yang bakal didirikan. Jangan lupa berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama.
Leonardy juga mengingatkan bahwa tanah haruslah menjadi milik yayasan agar mudah mendapat bantuan dari lembaga atau badan usaha lainnya. “Pesantren dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pendanaan pesantren bukan hanya dari Kementerian Agama, tapi bisa juga dari Kemendikbud dan APBD kabupaten maupun provinsi,” urainya.
Turut hadir Ketua KAN Aner Rangkayo Dt. Bungsu, alim ulama, dan tokoh masyarakat Kuranji Hulu.
(Rel/Zul)
