PASAMAN BARAT, forumsumbar —Peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antusias mempertanyakan tentang A-Z keterbukaan informasi publik.
“Apakah keterbukaan informasi itu hanya penilaian saja, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan dan tidak mendapatkan informasi publik itu,” ujar Erla saat sesi tanya jawab Bimtek PSI bertemakan ‘Jadilah Pemohon Informasi yang Cerdas dan Bertanggung Jawab’, Senin (19/10), di Pasaman Barat (Pasbar).
Komisioner KI Sumbar membidangi PSI, Arif Yumardi yang menjadi narasumber membeberkan pola penanganan informasi publik hingga sampai bersengketa di Komisi Informasi (KI).
“Apa saja asal itu informasi badan publik yang dibiayai APBD atau APBN atau bantuan asing dan sumbangan masyarakat. Semua itu publik berhak tahu, tentu lewat mekanisme. Butuh informasi minta dengan surat lengkapi fotokopi identitas diri. Jika tak diberi ajukan keberatan tidak direspon juga sengketa ke Komisi Informasi,” ujar Arif Yumardi.
Soal pidana keterbukaan informasi publik, UU No. 14 tahun 2008 tegas mengatur.
“Jika sudah melewati putusan KI dan tidak juga diberikan ada kerugian bagi publik jika tidak diberikan informasi maka bisa melaporkan ke pihak kepolisian, pidana informasi publik itu delik aduan,” ujar Arif.
(Rel/KI)
