JAKARTA, forumsumbar —Anggota Komisi VI DPR Hj Nevi Zuairina angkat bicara soal RUU Cipta Kerja yang ditolak fraksinya FPKS. Ia menyoroti persoalan investasi dan perizinan yang tidak proporsional pada kewenangan pemerintah yang sangat besar.
Kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah ini tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pangawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya.
“Saya mengkhawatirkan, aset negara ini digerogoti baik orang dalam maupun orang luar. Aset negara berubah menjadi aset pribadi atau lembaga,” tukas Nevi.
Ditegaskannya, harus ada lembaga pengawas yang memiliki kekuatan cukup karena pada RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Pusat, pemerintah dapat membentuk lembaga baru berupa Lembaga Pengelola Investasi atau LPI.
Politisi PKS ini mengkritisi yang selalu digaungkan pemerintah tentang RUU Cipta Kerja mempermudah investasi.
Faktanya adalah pada Omnibus Law tidak mengatur persoalan utama yang selama ini menjadi penghambat investasi.
Jadi menurutnya ini ambigu dan saling bertolak belakang yang membuat rakyat semakin bingung.
Nevi mencontohkan, persoalan perlindungan UMKM. RUU Cipta Kerja menghapus batasan pemodal asing hanya dapat berusaha di komoditas usaha tanaman tebu, budidaya ikan, pengrajin kayu kecil.
Kini pemodal asing bebas mau usaha apa saja, diakomodir regulasi yang selama ini ada slot untuk UMKM dalam negeri untuk berusaha di lindungi.
“Jadi investasi yang dimaksud mestinya untuk mengakomodir perlindungan pengusaha dalam negeri. Kita ini bukan negara yang rakyatnya kuat secara modal. Jadi Jangan dibenturkan dengan asing yang bermodal besar,” ucap Nevi.
Berkaitan dengan perizinan, lanjut Nevi, izin impor terutama produk pangan dan ancaman kerusakan lingkungan menjadi fokus fraksinya dalam menolak RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Persoalan pangan dimudahkan izinnya. Padahal yang izinnya dengan berbagai instrumen yang ketat saja kerap kali dilanggar.
Ini di RUU Cipta Kerja kran izinnya diperlonggar sedemikian rupa. Begitu juga persolan lingkungan. Banyak hutan, lahan dan terumbu karang semakin hari semakin rusak.
Mestinya regulasi diperketat, namun di RUU Cipta Kerja malah membuka ruang yang luas untuk eksplorasi dan eksploitasi.
“Saya sependapat dengan fraksi kami di PKS, harus ditolak RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Masyarakat harus saling membantu dalam pengawasan regulasi ini. Karena tanpa pengawasan ketat, potensi kebablasan yang dilindungi regulasi akan semakin tercipta”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/NZCenter)
