PADANG, forumsumbar —Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar dalam rangka refleksi 11 tahun Gempa Padang, dan 10 tahum Gempa dan Tsunami Mentawai, mengadakan web seminar (webinar) dengan tema “Menakar Kesiapsiagaan Bencana Sumbar”, Minggu (4/10).
Sekaligus acara ini dalam rangka kampanye kesiapsiagaan memperingati bulan PRB tahun 2020.
Webinar yang dipandu oleh Patra Rina Dewi (Kogami) dan Syafrimet (Jemari Sakato) dibuka oleh Ketua Pengarah Forum PRB Sumbar Buya Mas’oed Abidin.
Lihat Juga
Disampaikan Buya Mas”oed bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya, dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai perintah Allah untuk iqra’.
Ada tiga orang narasumber dalam webinar ini, yakni Kepala Stasiun Geofisika Klas 1 Padang Panjang Irwan Slamet, Kabid Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Sumbar Rumainur dan Koordinator Forum PRB Sumbar Khalid Saifullah.
Irwan Slamet dalam pemaparannya mengatakan bahwa saat ini BMKG mempunyai sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang dapat membantu memberikan informasi.
“BMKG mempunyai BUOY, OBU, tide gauge, seismograph, sirene, Deep Ocean Assessment Reporting of Tsunami (DAART), Cable Based Tsunameter (CBT), dan lain sebagainya,” ujar Irwan.
Harapannya, alat ini bisa berfungsi secara optimal dan tidak ada alat yang hilang seperti kejadian sebelumnya, serta bisa dijaga sebaiknya demi keselamatan kita bersama.
Kemudian Rumainur menyampaikan bahwa gempa 30 September 2009 dan tsunami mentawai 25 Oktober 2010 semestinya dicatat dalam sebuah buku pembelajaran (lesson learnt) yang nantinya bisa dibaca oleh generasi sekarang dan akan datang sebagai pengingat untuk selalu siaga.
“Pada saat itu BPBD belum ada, yang ada Satkorlak PBP tapi koordinasinya berjalan baik karena operasi tanggap darurat dipimpin langsung oleh gubernur,” tukas Rumainur.
Sementara itu, Khalid Saifullah mengatakan bahwa koordinasi penting dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi program/kegiatan. “Bencana adalah urusan banyak pihak dan lintas sektor, oleh sebab itu penting untuk bisa saling berkoordinasi,” sebutnya.
Pemaparan dari narasumber kemudian ditanggapi oleh 4 orang penanggap, di antaranya; Direktur Kesiapsiagaan BNPB Enny Supartini yang sepakat dengan Khalid Saifullah, bahwa dalam kesiapsiagaan bencana perlu sekali koordinasi dan membangun strategi bersama dalam perencanaan, pelembagaan dan penganggaran.
“BNPB sedang mengembangkan program Destana (Desa Tangguh Bencana) dan Katana (Keluarga Tangguh Bencana) dimana fasilitatornya diambil dari kelompok milenial,” ujar Enny.
Penanggap kedua John Nedi Kambang, Koordinator Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB) menyoroti paparan dari Irwan Slamet bahwa pada kejadian yang sebenarnya seringkali peringatan dini tidak berfungsi seperti yang diharapkan, sehingga perlu sering dilakukan uji coba dan perawatan.
“Namun yang paling penting adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat karena masih ada sebagian masyarakat yang sinis, yang tidak percaya bahwa masih ada ancaman bencana di depan mata seperti tsunami dari megathrust Mentawai,” katanya.
Adapun John sependapat dengan Khalid bahwa koordinasi belum efektif, masih terjadi program yang tumpang tindih sehingga BPBD seharusnya punya data base tentang kegiatan-kegiatan PRB yang sudah dilakukan oleh siapa, dimana dan kapan.
Prof Fauzan, Ketua Pusat Studi Bencana (PSB) Unand, menjadi penanggap ketiga, dimana dengan tegas ia menyatakan bahwa Sumbar sama sekali belum siap menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami.
Disebutkannya, pada gempa 30 September 2009 banyak sekali korban berjatuhan karena tertimpa bangunan. “Regulasi sudah dibuat, tapi kondisi bangunan sekarang ini masih sama seperti yang dulu sehingga perlu perda yang mendesak agar bangunan-bangunan publik harus sesuai dengan aturan terbaru, SNI 2017,” imbuh Prof Fauzan.
Untuk tsunami, lanjutnya, kebutuhan tempat evakuasi sementara (bangunan/bukit) tidak bisa ditawar-tawar lagi karena tak mungkin evakuasi horizontal dilakukan oleh semua masyarakat.
Penanggap terakhir, Ketua Gerkatin Sumbar Feri Naldi menyebutkan, dari paparan narasumber belum ada yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas, padahal banyak sekali penyandang disabilitas yang bermukim di daerah rawan bencana.
“Untuk saat ini baru BPBD Provinsi Sumbar, BPBD Mentawai dan Pessel yang mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Pengurangan risiko bencana harus inklusi,” tegasnya.
Ketika moderator Patra Rina Dewi menanyakan apakah BNPB dan BPBD telah memiliki cara untuk menakar kesiapsiagaan, begitu juga dengan PSB Unand dan Forum PRB Sumbar?
Ternyata belum ada kajian yang dilakukan secara komprehensif tentang kesiapsiagaan masyarakat terhadapa ancaman gempa dan tsunami di Sumbar.
“Belum ada satu pedomanpun yang diterbitkan oleh lembaga manapun, kecuali oleh LIPI tahun 2007 yang tentu saja harus diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini,” sebut Patra, yang juga Ketua Bidang Humas dan Publikasi Forum PRB Sumbar.
Tapi semuanya sepakat bahwa Sumbar belum siap. Setidaknya indikator kesiapsiagaan yang bisa digunakan adalah ada atau tidaknya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang diimplementasikan.
Dalam webinar tersebut ada beberapa catatan yang akan ditindaklanjuti dengan segera oleh Forum PRB Sumbar, di antaranya pertama; pengurangan risiko bencana yang inklusif.
Kedua; pelibatan media mainstream untuk optimalisasi edukasi kesiapsiagaan bencana, dan ketiga; penilaian kesiapsiagaan yang komprehensif tidak hanya mengandalkan Kajian Risiko Bencana.
(Rel/PRD)
