PADANG, forumsumbar —Komisi Informasi (KI) Sumbar kembali melaksanakan penilaian dan menguji komitmen badan publik dalam menerapkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Tahapan penilaian akan dilakukan awal September ini, terkait monitoring dan evaluasi (Monev) badan publik se Sumbar,” ujar Ketua Panitia Monev sekaligus Komisioner membidangi Kelembagaan KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, Selasa (1/9), di Padang.
Pada September ini, Panitia Monev bersama tim penilai melakukan tahapan verifikasi, pencocokan data dari hardcopy dan softcopy, serta website resmi badan publik dengan kuisioner yang telah diisi di tahapan sebelumnya.
“Setelah itu baru dilakukan visitasi. Bila memungkinkan kita lakukan visitasi langsung ke badan publik. Tapi kalau masih pandemi kita lakukan visitasi online,” ujar Tanti.
Badan publik yang divisitasi, kata Tanti, yaitu peraih nilai tertinggi dari tahapan penilaian kuisioner dan website.
“Itu kami namakan nominator dan di setiap kategori nominatornya bisa 10 badan publik, atau bisa 5 badan publik saja,” ujar Tanti.
Menurut Tanti, meski saat ini masih pandemi tetap saja semangat dari badan publik mengembalikan kuisioner isian mandiri ke KI Sumbar cukup tinggi.
“Kita memahami kondisi kekinian yakni Monev menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020, tapi Allhamdulillah persentase keikutsertaan badan publik cukup membanggakan yaitu 63 persen,” ujar Tanti didampingi anggota panitia Tiwi Utami dan Vina.
Sementara itu Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan, berakhirnya pengembalian kuisioner dan panitia bersama tim penilai melakukan tahapan kedua dari Monev menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020, dengan tagline ‘Jadilah Badan Publik Informatif’.
“Harus diakui dari 10 kategori yang dilakukan Monev tahun 2020 ini, hanya KPU dan Bawaslu kota / kabupaten pengembalian kuisioner 100 persen,” ujar Nofal.
8 Kategori lainnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar dari 49 yang mengembalikan hanya 57 persen.
“Kita berharap pak Sekda selaku Atasan PPID Utama Pemprov Sumbar memberikan teguran kepada OPD yang tidak respon ini, karena ini terkait dengan brevet Sumbar Provinsi Informatif Nasional 2019,” ujar Nofal Wiska.
Selanjutnya kategori instansi vertikal dari 33 kuisioner dikirim kata Nofal hanya 13 instansi yang mengembalikan ke Panitia Monev KI Sumbar.
“Ini menjadi catatan kami dan kita akan menyurati pimpinan instansi vertikal di pusatnya untuk melaporkan instansi vertikal yang minim respon itu. Sedangkan kategori pemerintah kota dan kabupaten yang mengembalikan hanya 18 minus Pemkab Mentawai,” ujar Nofal.
Terus Kategori Pemerintahan Nagari dari 65 kuisioner dikirim ke PPID Utama Pemkab dan Pemko se Sumbar yang mengembalikan 53 pemerintahan nagari se Sumbar.
“Sedangkan kategori BUMN/BUMD se Sumbar yang mengembalikan kuisioner hanya tujuh dari 24 BUMD/BUMN yang kita beri kuisioner isian mandiri, sama dengan PTN/PTS hanya enam yang ikut Monev KI 2020, dua kategori ini secara persentase terkecil untuk 2020 ini,” ujar Nofal.
Selanjutnya kategori SMA sederajat dari 113 kuisioner disebar ternyata yang mengembalikan kata Nofal Wiska hanya 69 SMA sederajat. Dan kategori parpol untuk Monev dan penilaian tahun 2020 ini hanya diikuti enam Parpol berbadan hukum.
(Rel/KI)
