Oleh: Prof Elfindri
PRESIDEN Amerika Serikat Theodore Rooselevelt sewaktu maju capres menggunakan jargon New Deal, ketika tahun 1930-40 Amerika habis resesi.
Pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan gedung-gedung tumbuh pesat. Hampir di semua kota kota di Amerika.
Ternyata, sekarang Amerika menuai masalah besar. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang membuat 1 persen penduduk menguasai lebih dari 70 persen aset.
Kota-kota seperti Philadelphia dan California memperlihatkan kondisi sosial yang memilukan. Bangunan bertingkat yang tersusun rapi, ternyata sulit untuk dijangkau untuk disewa kaum papa, mereka tidak sanggup menyewa rumah.
Karena hampir tak ada pembangunan fisik lagi, lapangan kerja sulit. Di kota-kota ini hasilkan puluhan ribu penduduk tinggal di bawah jalan tol, emperan toko-toko dengan tenda seadanya.
Inilah pemandangan yang kontras, bahwa keberpihakan pada kapitalis dan dengan jumlah sedikit telah menghasilkan ketimpangan pembangunan yang sulit memperbaikinya kembali.
Kita mudah melihat baik anak muda atau orang tua yang masuk kategori homelesness, serta penganggur di kota-kota tersebut.
Akankah Indonesia seperti Amerika menghadapi masalah ketimpangan pembangunan setelah new deal 50 tahun kemudian?
Tentu melihat perkembangan terakhir tanda-tanda ketimpangan hasil hasil pembangunan seperti itu. Jika di Amerika Serikat penguasaan aset mengerucut pada ratusan orang kaya saja, di Indonesia konglomerasi juga terjadi. Mereka mereka yang tergabung pada Taipan 9.
Ekonomi sepertinya sudah hampir semua dimiliki oleh segelintir warga China keturunan, yang dikenal dengan Naga 9. Mereka gigih dan leluasa dengan dukungan penguasa.
Anehnya Naga 9 justru dalam tahun-tahun terakhir sangat dekat dengan presiden dan partai-partai penguasa.
Kita masih menunggu hasil olahan data Sensus Pertanian 2023, namun dalam berbagai perkiraan jurang kepemilikan tanah dan asset sudah semakin timpang dari periode 10 tahun yang lalu. Setidaknya angka Gini stagnan pada 0.38 (lihat Elfindri dkk. Ketimpangan pembangunan Indonesia, 2022)
Lihatlah angka pengangguran saat ini di kota-kota provinsi, sudah di atas dua digit, seperti kondisi Padang dan Batam. Bisnis eceran dan grosir Tanah Abang dan Thamrin City Jakarta sepi luar biasa. Daya beli kurang.
Masalahnya adalah bagaimanakah Capres sekarang menyiapkan diri untuk mengatasi masalah ketimpangan?
Persoalan krusial ada pada tiga hal utama, penguasaan aset tanah, monopoli dan ownership usaha.
Penguasaan aset mesti dilakukan redistribusi lagi, monopoli dikurangi melalui semakin banyak pelaku, usaha baik impor maupun ekspor.
Sedangkan ownership usaha mesti ada pembatasan. Jika tidak ownership menyuburkan monopoli seperti yang terlihat pada berbagai sektor seperti retail, industri penerbangan, penguasaan tanah, dan tambang yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Jika tidak diatasi keras oleh presiden yang akan datang, maka menyuburkan bisnis kelompok terbatas, akan membuat persoalan ketimpangan semakin berat.
Jangan pilih kandidat presiden yang pemodal utamanya adalah para pebisnis yang menguasai ekonomi bangsa. *)
Penulis adalah Profesor Ekonomi SDM Unand, dan Direktur Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Unand
