Oleh : Fachrul Rasyid HF
//forumsumbar//
SEHARI setelah Reydonnyzar Moenek, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, dilantik jadi Pejabat Gubernur Sumbar 15 Agustus 2015 lalu Basril Djabar, mantan Ketua Kadin Sumbar dan Pemimpin Umum Harian Singgalang menulis pesan melalui facebook.
Pesan itu berbunyi, “Add Donny Moenek , kesempatan add maagiah contoh baa jadi Gub nan sabananyo, walaupun add Gub sabantar sajo, dan nanti tinggal ditiru sajo bagi Gub yg menang pilkada Des 15 nanti”.
(Adinda Donny Moenek kesempatan adinda memberi contoh bagaimana menjadi Gubernur yang sebenarnya. Walau adinda jadi Gubernur sebentar saja, nanti bisa ditiru oleh Gubernur yang memenangkan Pilkada 15 Desember 2015).
Pesan Basri Djabar itu sekilas biasa-biasa saja, mengesankan kedekatan Basril dan Pj. Gubernur itu. Tapi sebagai mantan tokoh mahasiswa Universitas Andalas yang telah mengikuti perkembangan pemerintahan Sumbar sejak Gubernur Harun Zain (1967-1977) hingga sekarang, pesan itu tentu lahir dari apa yang dilihat, dialami dan dirasakan Basril selama ini.
Kalimat Basril mengisyaratkan bahwa belakangan Sumbar seakan tidak punya pemimpin yang mampu menyosokkan diri serta berbuat sebagaimana layaknya seorang gubernur. Maka, karena itu Basril berharap Donny Moenek memberi contoh bagaimana seorang gubernur yang benar.
Entah memang karena pesan Basril atau sudah menyadari sendiri kondisi pemerintahan di Sumbar selama ini, dalam hitungan jam setelah sampai di Kantor Gubernur Sumbar Donny Moenek langsung menempati ruang kerja gubernur, gedung berlantai dua di samping kiri gedung lama, yang sejak rampung akhir tahun 2009 silam belum pernah ditempati Gubernur Irwan Prayitno. Gubernur Irwan justru memilih berkantor di rumah dinas sampai akhir masa jabatannya.
Donny kemudian mendatangi setiap ruangan, mulai ruang sekda, asisten sampai pada ruangan kerja kepala-kepala biro. Ia menyalami para kabag, kasubag dan staf yang ada, suatu perlakuan yang tak pernah dialami para karyawan itu.
Tipa pukul 07.30 pagi ia membaca koran dan menyiasati perkembangan masyarakat lewat media cetak dan online. Bila terbaca sesuatu yang mendesak ia langsung mengomunikasikannya dengan staf atau kepala dinas terkait.
Pada upacara 17 Agustus lalu, ia minta pagar seng pekerja perbaikan kantor gubernur dibagian pentas upacara dibuka, satu hal yang tak pernah terusik sebelumnya.
Kemudian ia mendatangi pejabat forum pimpinan daerah, Danrem, Kapolda dan Kajati, satu hal yang jarang terjadi sebelumnya. Ia pun menghadiri rapat persiapan penyambutan Wakil Presiden Yusuf Kala di Adabiyah dan berbagai kegiatan gubernur lainnya sehingga nyaris tak punya waktu luang, menyalurkan hobi atau kesenangannya.
Tampaknya kehadiran Donny memang memberi gairah baru di komplek kantor gubernur itu. Wajah para pegawai tampak ceriah dan cerah. Usai pelantikan, misalnya, mereka ramai-ramai bersalaman dan minta foto bersama Pejabat Gubernur itu. “Kami merasa ketibaan orang tua yang sudah lama tak pulang,” ujar beberapa orang pegawai di teras masjid di komplek kantor Gubernur itu usai salat zuhur Senin lalu.
Tradisi yang hilang
Pesan Basril Djabar memang membangunkan ingatan pemuka masyarakat Sumbar pada tradisi yang tercipta sejak Gubernur Harun Zain hingga Gubernur Gamawan Fauzi. Yaitu prinsip pemerintahan tigo selo (tiga kedudukan/tiga pilar): duduk bersama unsur ulama/cerdik pandai dan pemuka adat atau dengan istilah lain tungku tigo sajarangan atau tali tigo sapilin yang selama ini berperan penting menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan di Sumbar.
Tradisi itu oleh Gubernur Harun Zain dan para penggantinya secara rutin sekali sebulan ditandai dengan mengundang dan menerima kedatangan pemuka masyarakat sesuai bidangnya. Di situ gubernur dapat mendengar keluhan, harapan dan pemikiran yang berkembang. Sebaliknya, gubernur pun dapat mencurahkan isi hati dan tentang banyak hal mengenai pembangunan daerah ini. Dan tradisi itu sudah lama tak terdengar.
Pesan Basril juga membangunkan kesadaran masyarakat tentang komitmen “demi Sumbar dan Minangkabau”, yang juga sudah terasa hilang. Yaitu kesadaran untuk menempatkan kepentingan Sumbar di atas kepentingan yang lain sehingga gubernur terdahulu dan kebijakannnya didukung masyarakat.
Untuk mengaktualisasikan komitmen itu pula gubernur-gubernur terdahulu menjadwal pertemuan berkala berbicara dan berdialog secara terbuka dengan elemen masyarakat. Di situ gubernur bisa membaca respon masyarakat sehingga kebijakannya dan bahkan perjalanannya tak lagi dibayangi kecurigaan.
Singkat kata, sukses pemerintahan di Sumbar selama ini amat dipengaruhi komunikasi dan dialog informal/ kekeluargaan yang dilandasi komitmen “demi Sumbar” antara gubernur dan masyarakat, di kampung maupun di perantuan, termasuk personil anggota DPRD, sehingga persoalan serumit apapun bisa diselesaikan di depan secangkir kopi.
Komunikasi itu menjadi penting karena pepatah adat mengajarkan, ”bialah mintak indak dapek asal tanyo lai bajawab”. Artinya, komunikasi lebih dari segala-galanya.
Sayang kini, jangankan permintaan, tanya pun tak lagi berjawab. Padahal mengandalkan UU dan peraturan yang ada saja tak cukup efektif menyukeseskan penyelenggaraan pemerintahan.
Memahami kondisi tersebut maka, pantas jika Basril merasa perlu menulis pesan kepada Pejabat Gubernur itu. Tak berlebihan kalau pesan Basril merupakan harapan semua masyarakat Sumbar sehingga gubernur yang akan datang memahami bagaimana seharusnya bekerja, berbuat dan berkomunikasi di daerah ini. Mudah-mudahan harapan Basril jadi kenyataan sehingga setelah pilkada 15 Desember nanti kita memperoleh seorang gubernur yang mampu mengayomi dan memberdayakan staf dan masyarakat Sumbar. Amin.
Penulis adalah Wartawan Senior
Sumber: Tulisan yang sama sudah terbit di “Komentar”, Harian Singgalang, tanggal 28 Agustus 2015
