JAKARTA, forumsumbar — Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina ketika Rapat Kerja dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) meminta di masa yang akan datang, perlu memperjelas definisi industri dalam negeri, karena perlu di detailkan bahwa industri dalam negeri adalah yang berada dalam negeri termasuk infrastruktur di dalamnya, baik manajemen maupun permodalannya, hingga produk yang dihasilkan berasal dari komponen dalam negeri.
Saat ini, menurutnya, industri asing juga disebut industri dalam negeri. Memang lokasinya berada di Indonesia, tapi semua bahan baku hingga permodalan dari asing. Sebagai contoh perusahaan MNC (Multi National Company).
“Kondisi saat ini, UMKM susah berkembang. Mereka yang jumlahnya 69 juta lebih unit usaha di Indonesia dengan daya serap hingga 121 juta pekerja, tidak banyak yang beranjak menjadi industri maju. Mayoritas jadi UMKM abadi. Disini peran pemerintah strategis untuk memberi jalan memperkuat industri dalam negeri yang bahan bakunya dari UMKM-UMKM ini sehingga maju seperti Korea Selatan dimana usaha rakyatnya kini telah banyak mendunia,” jelas Nevi.
Lihat Juga
Politisi PKS ini melanjutkan, bahwa saat ini sekitar 80% usaha yang besar dan bergerak di Indonesa dikuasai sama MNC. Karakter kebijakan perusahaan multinasional, misal pengadaan bahan baku, akan ditentukan oleh induk perusahaan di luar negeri. Sehingga principal bahan baku tidak berani invest di Indonesia, apabila mereka tidak bisa suply ke MNC.
Anggota DPR asal Sumbar ini mempertanyakan, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BKPM pusat terhadap pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN untuk percepatan pencapaian target investasi bila kondisi masih seperti ini. Perlu ada penguatan gerakan cinta NKRI pada persoalan ekonomi, bukan saja persoalan Hankam. Jangan sampai kita terjebak dalam permasalahan yang sama.
“Idealisme kebangsaan ini perlu diperluas hingga pada persoalan industrialisasi dan ekonomi. Bagi oknum penguasa yang selama ini melakukan praktik mengedepankan kepentingan pribadi mesti disingkirkan. Salah satu indikator BKPM ini nantinya dalam jangka panjang memberikan peluang anak negeri mampu berusaha dan berinvestasi yang mampu mengalahkan usaha MNC,” saran Nevi.
Legislator PKS ini juga menyampaikan aspirasi daerah, bahwa BKPM Pusat perlu mendukung upaya dana, alat teknologi, atau softskill dalam hal pengumpulan dan pengolahan data potensi dan peluang investasi di seluruh kabupaten/kota di tiap provinsi. Ia mencontohkan Sumbar, rata-rata lokasi potensi investasi berada di lokasi yang sangat jauh dan cukup terpencil dengan kondisi jalan yang cukup buruk. Tapi survei dan pendataan harus tetap dilakukan untuk mendapatkan koordinat lokasi dan berbagai kelengkapan yang akurat.
Ia menambahkan, perlu adanya pembangunan SiPopei (Sistem Informasi Potensi Peluang Investasi) berbasis web, sehingga memudahkan investor atau calon investor utk mendapatkan data dan lokasi potensi dan peluang investasi lewat online, sehingga investor/calon investor mendapatkan gambaran visual tentang di sektor mana mereka akan berinvestasi.
“Terakhir yang ia tekankan kepada BKPM adalah, usulan kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk memperkuat industri hulu. Tidak perlu ada investor asing baru yang menyasar industri hilir, dimana lokal sudah bisa memenuhi. Yang diperlukan adalah investsi industri hulu yang akan menyuplai kebutuhan bahan baku yang masih banyak juga di datangkan dari luar negeri”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/NZCenter)
