JAKARTA, forumsumbar – Pilkada Serentak 2020 ini menarik, dimana fenomena Covid-19 telah merubah segalanya, termasuk diundurnya jadwal pelaksanaan ke bulan Desember. Kemudian menuntut semua pihak harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebarannya.
Peneliti Spektrum Politica, Yuliandre Darwis mengatakan saat penentuan pasangan calon kepala daerah yang akan diusung, dimana selama ini kebanyakan partai politik belum punya mekanisme yang terbuka.
“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang harus dihadirkan dalam pemilu karena apabila partisipasi masyarakat tidak atau kurang hadir, maka pemilu yang dilaksanakan bukan pemilu yang demokratis,” kata Yuliandre, saat mengisi diskusi berbasis digital yang di selenggarakan oleh Spektrum Politica dengan tema “Binc(t)ang Pilkada Sumbar 2020”, yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (25/6).
Yuliandre yang saat ini menjadi Komisioner KPI Pusat, melihat partai politik juga harus bisa melakukan semacam pemilihan pendahuluan di internal, dan sudah semestinya partai mengoptimalkan kaderisasi sehingga partai akan lebih siap menyiapkan kader mereka dalam menghadapi pilkada
“Dalam hal ini partai politik yang nantinya akan mencalonkan kadernya perlu adanya standarisasi. Selain menjaga nama baik partai, membawa nama Sumbar ke arah yang lebih baik lagi,” ungkap doktor ilmu komunikasi tamatan Malaysia ini.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengatakan situasi saat ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi setiap elemen baik penyelenggara maupun peserta Pilkada Serentak 2020.
Ia memandang bahwa adanya adaptasi dengan kebiasaan baru dan wajib dilakukan.
“Ada sedikit kebingungan di tengah masyarakat kita di Sumbar, bagaimana dengan tata cara pilkada serentak kali ini, dari kampanye hingga pencoblosan nanti,” tutur Andre Rosiade.
Lebih lanjut politisi partai Gerindra itu mengungkapkan banyak hal yang mesti disikapi pada Pilkada Serentak 2020. Dari dinamika politik hingga mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pemilihan umum daerah di tengah pandemi Covid-19 dalam suatu regulasi yang mengikat.
“Saat ini kita tunggu dulu kepastian protokol kesehatan yang akan di terapkan oleh KPUD,” kata Andre.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Demokrat, Sumbar, Mulyadi mengungkapkan secara umum masyarakat Sumbar telah memiliki daya nalar yang tinggi dan lebih kritis dalam menilai calon pemimpin wilayahnya.
“Masyarakat Sumbar saat ini sudah cerdas, maka dari itu jangan coba untuk melakukan praktik uang di pilkada Sumbar,” kata Mulyadi.
Mulyadi merasakan betul bahwa masyarakat Sumbar pada umumnya kini telah memiliki kemampuan baik nalar dan sikap tegas untuk memilih pempimpinnya. Maka dari itu, menurut politisi partai berlambang mercy ini menegaskan sikap dan kualitas calon pemimpin yang akan diusung partainya harus mengedepankan independensi dan kredibilitas yang tinggi karena akan menyangkut nama baik partai di daerah tersebut.
(Syahrul)
