JAKARTA, forumsumbar —Pembahasan penyertaan modal negara (PMN) dan dana talangan yang terus dikebut di DPR Komisi VI dengan masih banyak pertentangan karena menjadi bagian sensitif penyaluran APBN sebesar Rp152,15 triliun, dengan 3 mekanisme, yaitu pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan.
Anggota FPKS Hj Nevi Zuairina menolak PMN tahun 2020 yang diberikan kepada perusahaan pelat merah sebesar Rp25,27 triliun, sebagai modal langsung kepada BUMN dan dana talangan sebesar Rp19,65 triliun, dalam bentuk jaminan karena masih banyak kejanggalan yang perlu diperjelas.
PMN (tahun 2020) akan diberikan kepada 4 BUMN, yakni : PT Hutama Karya Rp11 triliun (ada tambahan Rp7,5 triliun dari sebelumnya Rp3,5 triliun) ; PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp6 triliun ; PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp2,5 triliun (tambahan PMN dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun) ; PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp500 miliar.
Lihat Juga
Sedangkan Dana Talangan akan dicairkan untuk 5 BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, Perumnas Rp65 miliar, Krakatau Steel Rp3 triliun, dan PT Perkebunan Nusantara (PN) Rp4 triliun.
“Saat ini kan masa pandemi yang memberi dampak langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan jumlah sangat banyak. Tapi kecenderungan alokasi anggaran negara lebih condong pada penyelamatan perusahaan besar. Mestinya seimbang antara penyelamatan usaha rakyat dengan penyelamatan usaha negara. Sehingga tidak ada kecurigaan, regulasi keuangan di masa pandemi ini banyak yang membonceng di belakang,” kritis Nevi.
Politisi PKS ini lebih meminta kepada pemerintah agar untuk tahun ini, fokus APBN untuk memperkuat jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak wabah. Keberlanjutan dalam pemberian bantuan langsung, setidaknya sampai akhir tahun 2020 menjadi penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat terdampak. Beban rakyat banyak yang tidak melakukan pengukuran, padahal ancaman penularan virus pada gelombang kedua akibat new normal mesti menjadi kewaspadaan bersama.
“Saya menyarankan pemerintah, agar tidak lagi menambah hutangnya. Asumsi APBN Darurat Corona ini sudah sangat membingungkan. Semula Rp405,1 triliun yang kemudian dikoreksi menjadi Rp 677,2 triliun. Tidak berapa lama ada revisi menjadi Rp695,2 triliun. Dan paling terbaru muncul lagi perubahan menjadi Rp905,1 triliun. Ini menunjukkan betapa pusingnya pemerintah mengelola keuangan negara sehingga terlihat lucu”, ujar Nevi.
Nevi melanjutkan, daripada pemerintah menambah lagi hutang, sebaiknya tunda dulu alokasi anggaran dengan jumlah besar seperti PMN dan dana talangan ini. Pada penggunaan APBN, sebaiknya disesuaikan tingkat kemampuan keuangan negara dengan menyesuaikan urgensi atau tingkat keterdesakan dari masing-masing BUMN.
Ia meneruskan, bahwa agak mengherankan, di satu sisi pemerintah sering mengungkapkan kesulitan dana untuk menghadapi wabah Covid-19, tapi di sisi lain pemerintah tidak mau berhenti untuk program-program pembangunan yang seharusnya bisa ditunda sementara waktu. Pembangunan Tol Trans Sumatera dan Sirkuit MotoGP Mandalika sebagai contoh, seharusnya bisa ditunda agar pemerintah fokus menangani wabah Covid-19 dan penyelamatan Ekonomi Rakyat Kecil.
“Fraksi kami akan mendesak pemerintah untuk menunda PMN dan dana talangan, yang tidak terkait dengan penanganan wabah Covid-19. Tetapi penyelamatan usaha rakyat kecil akibat terpuruknya perekonomian di masa pandemi akan kami dukung. Karena prioritas saat ini adalah memberikan rasa aman kepada mayoritas rakyat Indonesia dari sisi kesehatan maupun ekonomi”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/NZCenter)
