PADANG PARIAMAN, forumsumbar —Nagari Malai III Koto, Kecamatan Sei. Geringging Kabupaten Padang Pariaman terpaksa menunda pencairan dana bantuan terdampak Covid -19, sebab banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan. Bak simalakama, dibagikan bantuannya maka yang tidak mendapatkan bakal menuntut, ditunda pembagiannya lain pula permasalahan yang muncul.
Kepada Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH, walinagari dan perangkatnya mengungkapkan hal itu.
“Permasalahan seperti ini harus dicarikan solusi terbaiknya. Saat pandemi Covid-19 ini semua terdampak dan merasa berhak atas bantuan dari pemerintah. Di sinilah pentingnya pemberitahuan kejelasan terkait bantuan tersebut dari pemerintah pusat hingga tingkat nagari/desa,” ungkap Leonardy usai berkunjung ke Kantor Walinagari Malai III Koto itu, Selasa (2/6).
Lihat Juga
Leonardy menjelaskan, bantuan pemerintah itu ada beberapa jenisnya. Bantuan dari pemerintah untuk mereka yang terdampak Covid-19 itu berbasis kepala keluarga (KK). Bantuan itu meliputi program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan langsung tunai (BLT) Kementerian Sosial RI, kartu pra kerja, jaring pengaman sosial dari APBD (kabupaten / kota), jaring pengaman sosial provinsi dan BLT-Dana Desa.
Ditegaskan Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu bahwa penerima hanya boleh menerima bantuan pemerintah satu jenis saja. Artinya penerima tidak boleh menerima bantuan dobel, makin banyak pula yang merasakan kepedulian pemerintah itu dalam masa penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19.
Bantuan pemerintah tidak boleh ikut dinikmati oleh PNS, TNI, Polri dan kaya. Tidak boleh pula yang meninggal hidup kembali, atau mereka yang sedang menjadi TKI di luar negeri tercantum pula sebagai penerima bantuan.
“Aturan seperti ini harusnya disosialisasikan kepada masyarakat. Jika masyarakat paham dengan aturan ini, Insyaallah mereka tidak bakalan menuntut walinagari agar namanya masuk sebagai penerima bantuan. Sebab mereka beralasan berhak atas bantuan karena itu bantuan pemerintah dan semua terkena dampak Covid-19,” ujar pria yang kini tengah melakukan tugas pengawasan terhadap UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
Warga nagari yang kehilangan mata pencarian atau penghasilan dapat diusulkan mendapatkan bantuan dari program kartu pra kerja. Perlu diingat, kata Leonardy, walinagari atau kepala desa harus mampu menyiasati aturan yang ada agar dapat membantu masyarakatnya yang belum mendapatkan bantuan, terutama mereka yang benar-benar berhak untuk itu.
Khusus untuk Dana Desa, kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah sedemikian komprehensif. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 itu merupakan terobosan bagus yang jika dilaksanakan sebaik-baiknya sangat membantu masyarakat desa atau di Sumbar disebut nagari bakal terbantu melewati masa pandemi Covid-19.
Dananya sudah ada di desa dan tidak butuh peraturan bupati sebagai payung hukumnya. Bahkan dalam lampiran peraturan itu dinyatakan secara tegas, jika lima hari setelah laporan penerima bantuan disampaikan ke bupati lewat camat, maka walinagari atau kepala desa sudah bisa mengucurkan bantuan sebesar Rp600.000 per bulan per KK selama tiga bulan. Syaratnya, walinagari harus membentuk relawan desa lawan Covid-19 dan ada musyawarah desa khusus membahas data mereka yang berhak menerima bantuan yang dikumpulkan relawan.
Walinagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging, Yul Ananda menyebutkan masih banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan. Disebutkan perincian bantuan sosial dari kabupaten berdasar DTKS sebanyak 198 KK, bantuan sosial kabupaten (tambahan sebanyak 15% dari DTKS) sebanyak 61 KK, bantuan sosial sebanyak 64 KK, penerima program keluarga harapan (PKH) sebanyak 160 KK, data penerima bantuan pangan non tunai sebanyak 208 KK. Adapun penerima bantuan sosial provinsi sebanyak 111 KK. Dengan demikian total yang menerima bantuan sebanyak 802 KK.
“Jumlah KK di Sei. Geringging ini sebanyak 2500 KK. Sementara yang menerima bantuan hanya 802 KK. Jika diambilkan dari BLT-Dana Desa, hanya 146 KK yang bisa dibantu. Sehingga total jumlah penerima bantuan hanyalah 948 orang,” ungkap Yul Ananda.
Dia bersama perangkat nagari lainnya mengharapkan Senator Leonardy dapat memfasilitasi tambahan jumlah penerima bantuan baik di kabupaten, provinsi hingga pusat. Terlebih anggota DPD RI bakal bertemu gubernur untuk membicarakan aspirasi daerah sekaitan pencegahan dan penanganan Covid-19.
Mereka juga berharap, Leonardy juga memfasilitasi pembentukan nagari pemekaran. Korong Lambeh kini telah didiami 851 KK dengan jumlah penduduk 4.255 orang. Secara aturan, bisa dimekarkan.
Korong Lambeh punya luas 4 km persegi. Hasil utama daerah itu adalah sawah dan kebun (jagung, kelapa, pinang, pisang, coklat dan pepaya). Potensi wisata di Durian Karanggo dan ikan larangan cukup besar. Jika dimekarkan jadi nagari Malai III Koto Utara nantinya, walinagari bakal berkantor di Durian Tungga Lambeh yang berjarak tiga kilometer dari Kantor Walinagari Malai III Koto.
(Rel/Zul)
