PADANG, forumsumbar —Lemahnya koordinasi antara pemerintah kabupaten / kota dengan Pemprov Sumbar, mengenai akurasi data penerima bantuan dampak virus corona (Covid-19), membuat masyarakat bingung.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumbar, HM Nurnas, di gedung parlemen, Selasa (28/4).
Selain lemahnya koordinasi, ini menunjukkan Pemprov Sumbar sepertinya tidak punya taring dan kuku, untuk menekan percepatan data pada kabupaten dan kota, sehingga tidak ada batas waktu yang jelas kapan data sudah harus valid, atau diserahkan.
Lihat Juga
Bukan hanya itu, keterlambatan pemberian bantuan untuk 119.970 KK, dengan besar bantuan Rp600.000/bulan, menunjukkan provinsi tidak memiliki database lengkap tentang kependudukan, dengan berbagai bagian, seperti data PKH data DTKS dan lainnya.
Sampai saat ini, baru 3 kota dan 1 kabupaten yang datanya sudah lengkap diserahkan ke provinsi yakni, Kota Pariaman 2.142 KK, Kota Sawahlunto 665 KK, Kota Padang Panjang 705 KK dan Kabupaten Agam 10.857 KK, sementara 15 kabupaten / kota lainnya masih dalam pendataan.
“Semestinya, sebelum PSBB diberlakukan pada 22 April, data dari kabupaten dan kota sudah ada, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian ketika diminta untuk melakukan pembatasan aktifitas,” tegas Nurnas.
Ditambahkannya, sebagai anggota DPRD Sumbar, ketika turun ke tengah-tengah masyarakat, Nurnas dan teman-temannya yang lain selalu ditanya masyarakat, kapan mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, dalam penanganan dampak Covid-19.
“Saya menilai, sepertinya Pemprov Sumbar sudah mulai lepas tangan, dengan alasan data belum masuk dari kabupaten dan kota, itu bukan alasan, karena kewenangan provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat bisa memberi penekanan dan batas waktu pada kabupaten / kota, sehingga rakyat tidak menjerit menunggu seperti ini,” tegas Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar lagi.
Dari awal sebelum PSBB diberlakukan dan bantuan dampak Covid-19 akan diberikan, Nurnas sudah mengatakan jangan jadikan hal ini untuk kepentingan politik, kasihan rakyat yang sangat berharap akan bantuan tersebut. Libatkan semua unsur minta pendampingan dari Kejaksaaan agar tidak salah.
“Tolong pikirkan perut rakyat, jangan berkutat pada sesuatu yang sepele, sehingga semua saling menyalahkan, rakyat tambah marasai juga,” tambahnya lagi.
Sampai saat ini, DPRD Sumbar juga tidak mendapat pemberitahuan dari gubernur, kemana saja anggaran atau dana penanganan Covid-19 digunakan, padahal lembaga ini salah satu tugasnya adalah pengawasan.
“Kita minta gubernur tidak lagi cuci tangan dalam keterlambatan pemberian bantuan ini, jangan juga disampaikan uang sudah ada tinggal data dari kabupaten / kota yang belum, jika data diberikan uang segera ditransfer ini sepertinya mencari cari kesalahan karena sejak awal, sebelum PSBB diberlakukan mestinya data sudah ada, jadi rakyat tidak terlalu lama menunggu, mereka dilarang keluar tapi dibengkalaikan, kasihan mereka,” ujar Nurnas gusar.
Ketidaksiapan pemprov, akan menambah panjang penderitaan rakyat. Tugas pemimpin itu bisa membuat nyaman yang dipimpinnya, bukan membuat masyarakatnya menderita. “Jadi pemimpin itu bukan untuk kebanggaan tapi pengabdian,” tegasnya mengakhiri.
(Rel/Nov)
