PADANG, forumsumbar —Melanjutkan reses di daerah pemilihan Provinsi Sumbar, sebagai anggota Komite I DPD RI, dalam rangka menampung aspirasi mengenai revisi UU No 10 Tahun 2016, anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH mengunjungi KPU Padang, Jumat (13/3).
Leonardy menyampaikan, pada Pilkada Sumbar 2015 lalu, di KPU Padang tercatat partisipasi pemilih hanya 52 persen. Harusnya, pada Pilkada Sumbar 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 yang akan datang, partisipasi pemilih harus lebih tinggi.
“Kita optimis KPU Kota Padang bisa mengupayakan partisipasi pemilih yang lebih baik lagi pada Pilkada Sumbar 2020 ini. Karena salah satu indikator suksesnya pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih ini, mencapai target,” ujar Bang Leo, demikian mantan Ketua DPRD Sumbar ini akrab dipanggil.
Lihat Juga
Leonardy mengatakan selain partisipasi pemilih yang tinggi, pilkada dibilang sukses jika tidak ada sengketa atau pelanggaran dalam semua tahapan pilkada.
Diharapkannya, kalaupun tidak melampaui target yang ditetapkan KPU RI sebesar 77,5 persen, setidaknya capaiannya menyamai target itu. Tentu dalam hal ini KPU Padang perlu mencari terobosan dan inovasi agar target tercapai.
Tetapi, mendengar paparan komisioner tentang kesiapan KPU Padang, Leonardy menegaskan Pilkada Serentak Tahun 2020 bakal sukses, Insyaallah. Memang peningkatan partisipasi dari 52 persen menjadi 77,5 persen ini cukup sulit. Setidaknya dengan adanya hal berbeda di KPU Padang dibanding KPU lainnya, target ini diharapkan terealisasi dengan baik.
Salah satu yang menarik, KPU Padang kini punya terobosan dan inovasi. Mereka menjadikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai wahana komunikasi verbal dan visual. Sasarannya pemilih pemula bebas belajar di situ. Pemilih pemula bisa pula menguji hasil belajarnya dengan mengikuti kuis di komputer yang telah disediakan.
KPU Padang menghadirkan RPPTV yang digagas untuk membuka seluas-luasnya informasi tentang kegiatan teraktual dari KPU Padang. Bahkan RPPTV KPU Padang digunakan juga untuk dokumentasi kegiatan KPU Sumbar.
“Apresiasi untuk KPU Padang. Apa yang dilakukan membuktikan KPU Padang telah menjalankan administrasi moderen. Mereka mampu melaporkan dan mendokumentasikan apa yang telah dikerjakan,” ulas Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI tersebut.
Leonardy menegaskan keberadaan RPPTV efektif untuk menyampaikan informasi dan menyosialisasikan kegiatan KPU. Apalagi KPU mampu mengelola akun YouTube dengan optimal dan menggunakan media sosial milik KPU Padang dengan sebaik-baiknya.
Leonardy berkesempatan wawancara khusus di RPPTV. Di akhir wawancara Senator Sumbar ini mengajak Kepada Warga Kota Padang yang ingin mendapatkan informasi terkini tentang Pilkada Serentak Tahun 2020, silakan tonton RPPTV KPU Padang.
Lebih jauh dikatakan Leonardy, dokumentasi selain untuk arsip, bisa digunakan sebagai pedoman bagi komisioner, staf, bahkan masyarakat yang mau mengaksesnya. Diharapkan, cara ini menambah suksesnya sosialisasi pilkada yang berefek pada suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2020.
“Inilah yang ingin kita dengar. Kami dari Komite I DPD RI sangat ingin Pilkada Serentak Tahun 2020 sukses. Makanya saat Sumbar belum tandatangani NPHD saya langsung mencari tahu sebabnya dan berupaya ikut mencarikan solusinya,” ungkap Leonardy.
Terakhir, waktu rapat dengan Kemendagri dan Kemenkeu, pilkada didorong untuk dibiayai oleh APBN. Sebab, terasa berat bagi KPU dan Bawaslu jika harus menghadapi tarik ulur hibah dari pemerintah daerah.
Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra mengapresiasi perjuangan Leonardy sebagai wakil Sumbar yang duduk di DPD RI yang telah menjembatani percepatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Manfaatnya kini dirasakan oleh enam daerah lain yang hanya melaksanakan pilkada gubernur dan wakil gubernur.
Diungkapkannya, keenam daerah itu termasuk Padang mendapatkan anggaran dari hibah KPU Sumbar. Dan kini melaksanakan kegiatan sesuai instruksi KPU Sumbar.
Menurut Riki, KPU Sumbar telah mencairkan anggaran untuk KPU Padang sebanyak satu kali. Dana itu cukup untuk membiayai kegiatan hingga Mei nanti.
“Syukur Alhamdulillah, KPU Padang mendapatkan kehormatan, dikunjungi Anggota DPD RI yang biasa dipanggil Abang oleh yang sering berinteraksi dengan beliau. Anggota DPD yang datang pun ternyata yang ikut memperjuangkan NPHD Sumbar,” ujarnya didampingi komisioner Atika Triana, Arianto, Amit Muttaqim dan Kasubag Umum Sutrisno.
Diinformasikannya, saat ini KPU tengah melakukan rekrutmen PPS. Jumlah yang mendaftar sebagai PPS sebanyak 852 orang. Ikut seleksi tertulis 712 pada 4 Maret lalu. Sementara yang akan terpilih nantinya sebanyak 312 orang. “Bagi yang tidak terpilih jadi PPS, masih ada jenjang berikutnya yaitu petugas TPS,” ungkapnya.
Terkait partisipasi pemilih, dijelaskan Riki pada lima tahun terakhir terjadi peningkatan. Bahkan hingga dua digit. Pilkada Padang 2018 tingkat partisipasi 63 persen dengan peningkatan 11 persen dari Pilkada Sumbar 2015 yang hanya 52 persen. Dan pada pileg meningkat jadi 79 persen. Atau meningkat 16 persen. Sengketa pun diselesaikan dengan baik.
“Jadi kami dengan peningkatan dua digit di dua pemilihan itu membuat kami optimis partisipasi di Pilkada Sumbar 2020 ini jauh dari capaian pilkada tahun 2015,” ungkapnya.
Riki berpedoman dengan gencarnya KPU menyasar pemilih pemula. Selain lewat RPP, KPU menggandeng pemilih pemula di sekolah dengan memfasilitasi sekolah dalam pemilihan Ketua OSIS. Ada 20 sekolah yang difasilitasi, dibiayai pembuatan surat suaranya dan dialtih mengadopsi sistem pemilihan yang baik dan benar.
Arianto dari Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, menambahkan pada tanggal 17 Maret akan dilakukan pengumuman hasil rekrutmen PPS dan akan dilantik pada tanggal 22 Maret 2020.
Pada 26 Maret dimulai pula verifikasi faktual bakal calon independen Fakhrizal-Genius Umar. PPS yang dilantik 22 Maret ini langsung bertugas untuk melakukan verifikasi dengan sistem sensus.
Lalu dilakukan coklit serentak pada 18 April. Pada 28 April hingga 22 Juli dilakukan penyusunan DPT. Untuk diumumkan pada Agustus 2020.
Kepada Leonardy tertumpang harapan agar dapat mendorong percepatan pelebaran jalan masuk ke KPU atau pelebaran ruas jalan di depan kantor KPU. Sebab jika pendukung mengantarkan calonnya, pasti lalu lintas sangat terganggu. Dimintakan juga dukungan Leonardy untuk pengembangan RPPTV nantinya.
Soal pembiayaan pilkada lewat APBN perlu terus dikawal agar KPU lebih fokus kepada tugas pendidikan politik kepada pemilih dan pemutakhiran data berkelanjutan.
(Rel/Zul)
