LAMPUNG, forumsumbar —Anggota DPD RI Provinsi Lampung Ahmad Bastian SY melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Kota Bandar Lampung terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada). Dalam kunjungan tersebut, juga dilakukan forum diskusi dengan anggota KPU yang di gelar di Ruangan Aula KPU Kota Bandar Lampung, Kamis (12/3).
Selain Ahmad Bastian, hadir pula Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi, Komisioner Hamami, Robiul, Ika Kartika, Sekretaris KPU Bandar Lampung Suprihatin, dan tamu lainnya.
Terkait dengan perubahan regulasi atas transparansi dan akuntabilitas, KPU Kota Bandar Lampung membuat aplikasi berbasis android yang sudah di verifikasi oleh Google Play, namanya Gerbang Demokrasi KPU Kota Bandar Lampung. Hal tersebut disambut baik oleh Ahmad Bastian SY.
Lihat Juga
Menurut Bastian, langkah-langkah yang dilakukan atau diambil oleh KPU ini sudah mengakomodir pengalaman-pengalaman terdahulu sehingga masyarakat dapat membayangkan dengan memegang android saja, sudah bisa menerima informasi tentang pelaksanaan pemungutan suara pada 23 September 2020 yang akan datang walaupun ini bukan merupakan penghitungan resmi. Kita pun bisa melihat sumber datanya yaitu C1 Blangko.
“Saya pikir sudah clear ya, artinya persoalan transparansi dan akuntabilitas publiknya, masyarakat Bandar Lampung tidak ada lagi alasan untuk mempertanyakan berapa suara pasangan A di TPS A. Itu semua sudah jelas,” ujar Bastian.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi juga menyampaikan, selain regulasi hal lain yang menjadi persoalan adalah syarat calon atau calon perseorangan. Basisnya adalah daftar pemilih tetap dikali dengan persentase. Sementara untuk syarat pencalonan partai politik itu persentase 20% – 25%.
“Yang menjadi fokus kita termasuk dalam PKPU terbaru revisi dari PKPU Pencalonan yaitu PKPU No. 1 Tahun 2020 terkait dengan syarat calon mantan narapidana, bandar narkoba dan korupsi. Misalnya, keputusan MK itu jika dia sedang menjalani masa hukuman, untuk bisa mencalon lagi akan dilaksanakan keputusan DPW lima tahun mendatang. Sementara, PKPU-nya di draft tidak bisa dipakai untuk operasional dalam PKPU Pencalonan karena bunyi di dalam syarat calon di UU No 10 ini masih belum seperti itu. Itu yang sebenarnya kita akan dilematis menginterpretasikan walaupun sebenarnya keputusan MK itu final dan mengikat,” jelas Dedi.
(Rel/Lpg)
