JAKARTA, forumsumbar —Masalah kasus penggelapan dana Masjid Raya Sumbar oleh oknum ASN Pemprov Sumbar mendapatkan perhatian dari mantan Penjabat Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek, yang mana pada saat ia bertugas di tahun 2015-2016, ikut menggalang dana miliaran rupiah untuk pembangunan masjid yang saat ini sudah berdiri megah dan menjadi ikon baru Kota Padang.
Disampaikan Donny, demikian panggilan akrab putra Lintau Kabupaten Tanah Datar ini, Selasa (3/3), bahwa ia prihatin dengan kejadian penggelapan dana Masjid Raya Sumbar senilai Rp1,5 miliar, dan oleh pengurus sudah dilaporkan ke polisi. “Saya dapat kabar dan saya prihatin, ada dana masjid yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Donny, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen DPD RI.
Sangat disayangkan, lanjut Donny, di tengah pemerintah terus berusaha membangun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah serta memperbaiki governance / tata kelola, masih ditemukan praktik-praktik korupsi. “Parahnya menyangkut korupsi di rumah ibadah lagi,” kata mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, di masa Mendagri Gamawan Fauzi itu.
Masjid itu, kata Donny Moenek, saat ini masih dikelola oleh Pemprov Sumbar melalui Biro Bina Mental dan Kesra Setdaprov Sumbar. Semua penerimaan dan pengeluarannya dicatat berdasarkan mekanisme keuangan yang benar. Pencatatan itu, katanya, harus jelimet, subject to audit setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas. Semua pemasukan dari pihak ketiga juga dibahas dan dicatat melalui mekanisme yang sama.
Mencermati itu, sebut Donny, semestinya penggelapan uang masjid itu benar-benar tidak boleh terjadi, manakala terdapat mekanisme early warning system melalui perbaikan akuntabilitas serta berfungsinya APIP maupun pengawasan melekat (waskat). Ia heran kenapa bisa terjadi uang masjid ditilep oknum PNS. “Bisa jadi pembukuan oleh bendaharanya masih manual, tidak tersistem dalam aplikasi menyusun buku kas umum atau jurnal,” katanya.
Karena itulah lambat terdeteksi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Inspektorat. Kalaulah sistem informasi pengelolaan keuangan daerah internalnya berjalan baik, kemudian ditambah dengan tersedianya tenaga akuntansi, maka kasus penggelapan dana itu bisa diatasi. “Minimal D3 Akuntansi yang menguasai sistem informasi pada bendaharawan, maka pada saat penyusunan laporan keuangan berupa jurnal dan buku kas umum tak akan terjadi hal semacam ini,” imbuhnya.
Disebutkan Donny, ia tak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, dan hanya dalam berupaya adanya perbaikan dan pembenahan sistem. “Semoga saja kasus itu bisa segera selesai, sehingga tidak menghilangkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan masjid kebanggaan masyarakat Sumbar itu, serta tidak menjadi citra buruk bagi Ranah Minang yang berfalsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah,” tutupnya. (Ik)
