PADANG, forumsumbar — Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumbar Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).
Komitmen tersebut, disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan JBT dan JBKP yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi di Istana Gubernur Sumbar Jl Sudirman Padang, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan itu, turut dihadiri oleh perwakilan Hiswana Migas, Pertamina, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar Helmi Heriyanto, serta para Bupati dan Walikota se Sumbar.
Lihat Juga
Bupati Padang Pariaman JKA didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Padang Pariaman Mulyadi.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi, sekaligus penyerahan Instruksi Gubernur kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Sumbar.
Bupati JKA menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman siap mendukung penuh langkah-langkah pengawasan distribusi BBM bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan.
“Kami mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Sumbar, dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Kabupaten Padang Pariaman siap melaksanakan pengawasan secara optimal melalui koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan lainnya,” tegas JKA.
Menurutnya, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak menerima manfaat. Sekaligus mencegah praktik penyelewengan, yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Bupati JKA juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan segera menindaklanjuti instruksi Gubernur tersebut. Termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung pembentukan satuan tugas pengawasan, serta meningkatkan pengawasan pada seluruh titik distribusi BBM di wilayah Padang Pariaman.
“Kita ingin memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi dengan baik. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pendistribusian BBM bersubsidi. Langkah tersebut, diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus mencegah terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan distribusi BBM di daerah.
(Diskominfo/AS)
