TANAH DATAR, forumsumbar —Kepala Dinas PMPTSP Sumbar Luhur Budianda menyebut sektor pariwisata memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian daerah jika dikelola dengan baik.
Destinasi wisata tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor usaha lainnya.
Hal itu disampaikan Luhur Budianda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 dan tematik stunting yang digelar di Aula Kantor Bupati Tanah Datar, Selasa, (31/3/2026).
Dikatakannya, destinasi wisata di Kabupaten Tanah Datar menjadi tempat untuk orang berkunjung ke Tanah Datar.
“Ke depan, kita berharap terjadi perubahan paradigma, dari sekadar tempat rekreasi menjadi sektor bisnis yang mampu menarik investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyoroti persoalan infrastruktur jalan sebagai tantangan utama dalam menarik investor ke daerah.
Ia menyebut, minat investasi ke Tanah Datar cukup tinggi, namun terkendala kondisi sejumlah ruas jalan yang rusak.
“Beberapa investor yang ingin ke Tanah Datar komplain kepada kami karena kondisi jalan yang rusak. Padahal, jalan tersebut merupakan kewenangan provinsi. Ini menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan sektor pariwisata,” ungkapnya.
Bupati Eka Putra juga mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar melalui alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD), khususnya untuk perbaikan jalan provinsi.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah jalan Panti Rambatan yang terdampak bencana banjir bandang galodo Sumatera Barat 2024 dan hingga kini masih membutuhkan penanganan serius.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta kepada Kepala Dinas PMPTSP Sumbar agar dapat menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut adalah kepada Gubernur Sumbar dan dinas terkait, guna percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan investasi dan pariwisata di Tanah Datar.
Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra juga menyebut, permasalahan berlubang menjadi perbincangan hangat di media sosial hingga perantau.
“Jalan buruk, pemerintah daerah selalu disalahkan di media sosial padahal itu adalah jalannya provinsi. Begitu juga kami di DPRD padahal upaya perbaikan telah beberapa kali kami perjuangkan tapi kami selalu salah di media sosial,” kata Anton.
Anton juga mengapresiasi terkait laporan keuangan Pemeritah Daerah masih yang terbaik di propinsi dan untuk penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK juga terbaik.
(R/Kominfo)
