AGAM, forumsumbar —Bupati Agam Benni Warlis meninjau langsung lokasi bencana longsor di Jorong Pasa Maninjau, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kamis (1/1/2026).
Longsor tersebut menyebabkan akses jalan provinsi Lubuk Basung–Bukittinggi tertutup total akibat timbunan material batu, kayu, dan lumpur di kawasan BRI Lama, Pasar Maninjau.
Dalam peninjauan itu, Bupati melihat secara langsung kondisi badan jalan yang terdampak serta berdialog dengan unsur pemerintah kecamatan, nagari, dan masyarakat setempat. Ia juga memantau upaya penanganan darurat yang dilakukan bersama unsur Basarnas, TNI, Polri, dan relawan.
Lihat Juga
Bupati Agam menyampaikan bahwa situasi di wilayah Maninjau saat ini cukup mengkhawatirkan karena perubahan aliran sungai yang berpotensi menambah ancaman bagi permukiman warga.
“Kondisi di Maninjau sekarang boleh dikatakan mencekam, karena sungai yang kemarin itu sudah beralih alirannya ke lokasi sebelahnya. Maka semakin banyak yang terancam rumah penduduk. Jadi hari ini apa yang bisa dilakukan masyarakat bersama Basarnas, TNI, dan Polri, lakukan apa yang bisa dilakukan,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya dilakukan di titik longsor, tetapi juga membutuhkan penanganan teknis dari hulu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami sudah sampaikan ke gubernur dan balai sungai untuk ditangani secara teknis. Penanganannya dari hulu perlu keilmuan. Yang longsor kita selesaikan dengan alat berat, tapi tadi satu alat berat ikut tertimbun karena kurangnya perhitungan teknis. Penyelesaian dari hulu sampai ke bawah ini harus ada ilmunya, dan itu yang kita mintakan ke provinsi melalui BWS. Alhamdulillah, BWS sudah hadir hari ini,” jelasnya.
Saat ini terdapat 4 unit alat berat yang dikerahkan ke lokasi, namun satu di antaranya tertimbun material longsor. Sementara itu, sebanyak 40 rumah dilaporkan terdampak akibat kejadian tersebut.
Pemerintah Kabupaten Agam bersama unsur terkait terus melakukan penanganan darurat, pembersihan material, serta langkah mitigasi lanjutan guna meminimalisir risiko bagi masyarakat.
(R/Kominfo)
