• Forum Sumbar
  • homepage
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Tim Redaksi
Senin, November 23, 2026
  • Login
  • Home
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
  • Kontak
No Result
View All Result
Forum Sumbar
  • Home
  • Berita
  • Artikel
  • Opini
  • Advertorial
  • Kontak
No Result
View All Result
Forum Sumbar
No Result
View All Result

Terjadi Lagi OTT Kepala Daerah, Prof Djohermansyah: Selama Pilkada Mahal, Jangan Harap akan Ada Perubahan

22 Desember 2025
in Berita
Reading Time: 3min read
Views: 343
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Djohermansyah Djohan. (Foto : Dok)

JAKARTA, forumsumbar —Kasus dugaan suap pengadaan proyek yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang yang seorang kepala desa, kembali membuka luka lama dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu seolah menegaskan satu hal: korupsi di daerah bukan kecelakaan administratif, melainkan hasil dari sistem politik dan birokrasi yang dibiarkan cacat secara struktural.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Djohermansyah Djohan, memandang kasus Bekasi bukan sebagai anomali, melainkan pengulangan dari pola yang terus direproduksi sejak pilkada langsung diberlakukan.

Lihat Juga

BPM FPP KM UNP Paparkan Rancangan Program Kerja 2027–2028 dalam Raker dan LKMM Ormawa se-Lingkup FPP UNP

BPM FPP KM UNP Paparkan Rancangan Program Kerja 2027–2028 dalam Raker dan LKMM Ormawa se-Lingkup FPP UNP

22 November 2026
32
PP Muhammadiyah Dorong Jajaran Persyarikatan Optimalkan Pengelolaan Aset dan Keuangan Agar Lebih Produktif

PP Muhammadiyah Dorong Jajaran Persyarikatan Optimalkan Pengelolaan Aset dan Keuangan Agar Lebih Produktif

22 November 2026
12
Kota Pariaman Masuk 6 Besar Penilaian Kota/Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Sumbar

Kota Pariaman Masuk 6 Besar Penilaian Kota/Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Sumbar

22 November 2026
11

“Jika kita hanya sibuk membenahi prosedur pengadaan barang dan jasa, kita sedang menipu diri sendiri. Masalahnya jauh lebih dalam,” tegas prof Djohermansyah, Senin (22/12/2025).

Ilusi Sistem Elektronik dan Manusia di Balik Layar

Selama ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah sering dipersepsikan telah aman karena berbasis sistem elektronik. Namun bagi Prof Djohermansyah, kepercayaan berlebihan pada teknologi justru berbahaya bila mengabaikan faktor manusia.

Di balik layar sistem digital, selalu ada aktor yang mengendalikan arah kebijakan dan keputusan. Ia menyebut fenomena ini sebagai the man behind the screen—manusia yang dapat merekayasa proses tanpa meninggalkan jejak administratif.

“Secara dokumen semuanya tampak benar. Tapi proyek bisa diatur, bahkan sejak sebelum dilelang. Sebelum anggaran berjalan, pemenang sudah ditentukan. Ini bukan soal sistem, ini soal kuasa yang menyimpang (abuse of power),” ujarnya.

Praktik “ijon proyek” menjadi salah satu bentuk paling vulgar dari penyimpangan ini: proyek belum dilelang, namun kesepakatan sudah lebih dulu dibuat oleh penguasa dengan oknum pengusaha.

Akar Masalah: Pilkada Mahal dan Politik Balik Modal

Menurut Prof Djohermansyah, sumber utama perilaku koruptif kepala daerah terletak pada biaya politik yang tidak masuk akal dalam sistem pilkada langsung.

Sejak 2005 hingga kini, ia mencatat lebih dari 400 kepala daerah terseret kasus korupsi. Angka itu, katanya, bukan sekadar statistik, melainkan indikator kegagalan sistemik.

“Kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk menang akan terdorong mengembalikan modal. Kekuasaan lalu berubah menjadi alat transaksi,” katanya.

Dalam situasi ini, proyek, perizinan, dan jabatan birokrasi menjadi komoditas politik. Negara pun kehilangan makna sebagai institusi pelayanan publik, bergeser menjadi arena tawar-menawar kepentingan.

Jual Beli Jabatan dan Runtuhnya Profesionalisme Birokrasi

Fenomena lain yang tak kalah merusak adalah jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah, sebagai pejabat pembina kepegawaian, memiliki kewenangan penuh menentukan posisi strategis birokrasi.

Namun kewenangan itu sering disalahgunakan untuk mengakomodasi tim sukses, donatur politik, atau jaringan kepentingan. “Ketika jabatan menjadi alat balas jasa, birokrasi kehilangan integritasnya. Aparatur tidak lagi bekerja untuk publik, tetapi untuk kekuasaan,” ujar Prof Djohermansyah.

Dalam kondisi ini, birokrasi yang seharusnya netral justru menjadi perpanjangan tangan politik, bahkan ikut aktif mengamankan proyek dan kepentingan tertentu.

Pengawasan yang Lumpuh Sejak Lahir

Persoalan makin rumit ketika sistem pengawasan internal daerah tidak independen. Inspektorat daerah, yang seharusnya menjadi garda pengawasan, justru berada di bawah kendali kepala daerah.

“Bagaimana mungkin inspektorat berani mengawasi jika kariernya ditentukan oleh orang yang diawasi?” kata Prof Djohermansyah.

Ia menilai Indonesia tertinggal dalam membangun sistem pengawasan yang kuat dan mandiri. Tanpa kontrol yang independen, kekuasaan di daerah nyaris tanpa rem.

Hukum yang Tidak Menakutkan bagi Elite

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap koruptor, khususnya pejabat publik, dinilai belum memberi efek jera. Hukuman yang relatif ringan, remisi yang mudah, hingga fasilitas lembaga pemasyarakatan yang nyaman justru melemahkan pesan moral hukum.

“Pemimpin yang menyalahgunakan mandat publik seharusnya dihukum lebih berat, dua atau tiga kali lipat, bukan lebih ringan dari rakyat biasa,” ujarnya.

Tanpa keberanian memperberat sanksi dan menutup celah privilese, hukum kehilangan daya korektifnya.

Korupsi sebagai Produk Sistem, Bukan Penyimpangan Individu

Bagi Prof Djohermansyah, korupsi daerah harus dilihat sebagai produk sistemik, bukan sekadar kejahatan personal.

Selama pilkada mahal, partai politik transaksional, pengawasan lemah, dan birokrasi tidak netral terus dipertahankan, maka OTT hanya akan menjadi rutinitas tahunan.

“Jika sistem ini tidak diperbaiki, jumlah kepala daerah yang terseret kasus korupsi akan terus bertambah. Kita hanya mengganti pelaku, bukan memperbaiki panggungnya,” katanya.

Ia menegaskan perlunya reformasi menyeluruh: penataan ulang sistem pilkada, penguatan independensi pengawasan, pembenahan kepartaian, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Tanpa itu, korupsi akan terus menjadi wajah laten pemerintahan daerah—dan publik kembali dipaksa menerima skandal sebagai hal yang biasa.

(R/Wiztian Yoetri)

ShareTweetSendShare
Previous Post

Pemkab Dharmasraya Cek Dugaan Pencemaran Batang Suir oleh Limbah PT TKA

Next Post

Perpanjang Masa Tanggap Darurat, Pemkab Agam Mulai Siapkan Rehab Rekon

BeritaTerkait

BPM FPP KM UNP Paparkan Rancangan Program Kerja 2027–2028 dalam Raker dan LKMM Ormawa se-Lingkup FPP UNP
Berita

BPM FPP KM UNP Paparkan Rancangan Program Kerja 2027–2028 dalam Raker dan LKMM Ormawa se-Lingkup FPP UNP

22 November 2026
32
PP Muhammadiyah Dorong Jajaran Persyarikatan Optimalkan Pengelolaan Aset dan Keuangan Agar Lebih Produktif
Berita

PP Muhammadiyah Dorong Jajaran Persyarikatan Optimalkan Pengelolaan Aset dan Keuangan Agar Lebih Produktif

22 November 2026
12
Kota Pariaman Masuk 6 Besar Penilaian Kota/Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Sumbar
Berita

Kota Pariaman Masuk 6 Besar Penilaian Kota/Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Sumbar

22 November 2026
11
Bupati Tanah Datar Eka Putra Jadikan Aspirasi Masyarakat Sebagai Dasar Pembangunan Daerah
Berita

Bupati Tanah Datar Eka Putra Jadikan Aspirasi Masyarakat Sebagai Dasar Pembangunan Daerah

22 November 2026
11
Bupati Agam Benni Warlis Dorong Para Camat Gelorakan Gerakan Nagari Creative-Hub Berbasis Masjid (NCHBM)
Berita

Bupati Agam Benni Warlis Dorong Para Camat Gelorakan Gerakan Nagari Creative-Hub Berbasis Masjid (NCHBM)

22 November 2026
12
Upaya Bupati Annisa Berbuah Hasil, Petani Dharmasraya Terima Bantuan Alsintan Rp9,4 Miliar dari Kementan RI
Berita

Upaya Bupati Annisa Berbuah Hasil, Petani Dharmasraya Terima Bantuan Alsintan Rp9,4 Miliar dari Kementan RI

21 November 2026
28
Next Post
Perpanjang Masa Tanggap Darurat, Pemkab Agam Mulai Siapkan Rehab Rekon

Perpanjang Masa Tanggap Darurat, Pemkab Agam Mulai Siapkan Rehab Rekon

Most Viewed Posts

  • Polda Sumbar Dukung PMPI Wujudkan Regenerasi Pertanian Lewat GenZALS 2025 (41,297)
  • Gubernur Sumbar: PSBB Berakhir, Diganti New Normal (37,210)
  • Ranah Minang Berduka, Haji Boy Lestari Dt Palindih Berpulang ke Rahmatullah (36,532)
  • Keluarga Besar SMPN 13 Padang Gelar Family Gathering 2025: Deep Learning dan Keakraban (36,201)
  • Pepatah Petitih Minangkabau tentang Kebersamaan Beserta Maknanya (36,011)
  • Senin Depan Tidak Juga Cair Bantuan Covid-19, Gubernur Sumbar Dilaporkan ke Presiden (35,660)
  • Meningkatkan Efektivitas Hakim Ad Hoc Tipikor dalam Memberantas Korupsi (35,136)
  • VCO (Virgin Coconut Oil) Dapat Digunakan sebagai Obat Membunuh Covid-19 (33,642)
  • Lakukan RDPU dengan Komisi XIII DPR RI, HAKAN Sampaikan Tiga Poin Utama Terkait Revisi Kebijakan Kewarganegaraan (31,894)
  • Heboh, Satu Orang PDP Covid-19 dari Payakumbuh Meninggal di RSAM Bukittinggi (29,960)

Berita Lainnya

‘Ajo JKA Pulang Kampuang’

‘Ajo JKA Pulang Kampuang’

20 Februari 2025
227
‘Raja Penyair’ Pinto Janir: Bangun ‘Rumah Budaya’ Bintang 7 di Taman Budaya Sumbar!

‘Raja Penyair’ Pinto Janir: Bangun ‘Rumah Budaya’ Bintang 7 di Taman Budaya Sumbar!

14 Juni 2024
465
‘Sisi Gelap’ DBL Caketum IKA Unand #NoworNever #KitoNanSantiang

‘Sisi Gelap’ DBL Caketum IKA Unand #NoworNever #KitoNanSantiang

30 Juli 2021
538
“75 Tahun Prof Harris Effendi Thahar”: Menyala! Dalmenda dan Ka’bati Ikut Baca Puisi

“75 Tahun Prof Harris Effendi Thahar”: Menyala! Dalmenda dan Ka’bati Ikut Baca Puisi

13 Desember 2024
272
“75 Tahun Prof Harris Effendi Thahar”: Pemprov Sumbar Dukung Upaya Pemajuan Kebudayaan

“75 Tahun Prof Harris Effendi Thahar”: Pemprov Sumbar Dukung Upaya Pemajuan Kebudayaan

5 Januari 2025
154
“78 Tahun Sang Maestro Penulis Indonesia Makmur Hendrik”, Hary: Unand Siap Jadi Episentrum Gerakan Kebudayaan

“78 Tahun Sang Maestro Penulis Indonesia Makmur Hendrik”, Hary: Unand Siap Jadi Episentrum Gerakan Kebudayaan

17 Mei 2025
210
“78 Tahun Sang Maestro Penulis Indonesia Makmur Hendrik”: Unand Menggelegar oleh Puisi

“78 Tahun Sang Maestro Penulis Indonesia Makmur Hendrik”: Unand Menggelegar oleh Puisi

5 Juni 2025
162
“Abrar Yusra and the Ocean of Letters”: A Poetry Collection by Leni Marlina (PPIPM-Indonesia, Poetry-Pen IC, Indonesian Writer of Satu Pena Sumbar, Indonesian Creator of AI Era, FSM, ACC SHILA)

“Abrar Yusra and the Ocean of Letters”: A Poetry Collection by Leni Marlina (PPIPM-Indonesia, Poetry-Pen IC, Indonesian Writer of Satu Pena Sumbar, Indonesian Creator of AI Era, FSM, ACC SHILA)

24 Februari 2025
234
“Abrar Yusra dan Samudera Aksara”: Kumpulan Puisi Leni Marlina (PPIPM-Indonesia, Poetry-Pen IC, Satu Pena Sumbar, Kreator Era AI, FSM, ACC SHILA)

“Abrar Yusra dan Samudera Aksara”: Kumpulan Puisi Leni Marlina (PPIPM-Indonesia, Poetry-Pen IC, Satu Pena Sumbar, Kreator Era AI, FSM, ACC SHILA)

24 Februari 2025
174

Portal berita forumsumbar.com diterbitkan oleh PT. BANGKA LIMABELAS MULTIMEDIA, merupakan situs berita dari Sumbar.

Kantor : Jl. Bangka No. 15 Wisma Warta Ulak Karang – Padang (25133)

HP / WA : 081275665100

  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Tim Redaksi

Hak Cipta oleh Forum Sumbar 2022

No Result
View All Result
  • Forum Sumbar
  • homepage
  • Kontak
  • Privacy Policy
  • Tim Redaksi

Hak Cipta oleh Forum Sumbar 2022

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In