TANAH DATAR, forumsumbar —Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan, pasca bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi, memindahkan warga yang terdampak dari pengungsian ke Hunian Sementara (Huntara) saat ini merupakan prioritas utama pemerintah.
Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat persiapan pembangunan Huntara bagi korban bencana, Kamis (11/12/2025) malam di posko utama bantuan di Batu Taba.
Rapat diikuti juga Wakil Bupati Ahmad Fadly, Dandim 0307 TD, Sekda, Asiaten Ekobang, Asisten Administrasi Umum, Kasdim 0307 TD, Kalaksa BPBD, Kadis Kominfo, Camat Batipuh, Camat Batipuh Selatan, Sekcam X Koto, para Walinagari yang wilayahnya terdampak bencana dan yang lainnya.
Lihat Juga
Pada rapat tersebut Bupati Eka meninta agar para walinagari segera memberikan data valid tanpa meninggalkan salah satu warganya tidak terdata.
“Tujuan rapat kita malam ini jelas, yaitu untuk memindahkan para korban ke Huntara dan ini perintah langsung dari bapak Presiden. Ini adalah kemudahan bagi kita, karena Huntara akan dibangun langsung oleh pemerintah pusat, tidak seperti bencana tahun lalu dimana kita harus berusaha sendiri membangun Huntara. Untuk itu saya minta para walinagari berikan data yang valid dan perlu diingat jangan sampai ada satu orang pun warga kita yang tidak terdata dan saya minta data ini paling lambat besok siang sudah clear semuanya,” tegas Bupati.
Bupati Eka juga menjelaskan bahwa Huntara ini diperkirakan akan dihuni oleh warga kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu baru memasuki tahap rehab rekon yang mana warga akan didata ulang untuk selanjutnya bagi yang sesuai ketentuan akan direlokasi dan mendapatkan Hunian Tetap (Huntap) baik secara terpadu ataupun secara mandiri oleh pemerintah.
“Jadi malam ini saya minta tolong ke Pak Wali yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk serius dengan masalah ini demi membantu masyarakat kita. Semua yang terjadi akibat bencana tolong laporkan secara tertulis, karena kita akan mengusulkan pembangunan ke pusat, baik itu fasilitas umum maupun yang lainnya seperti lahan pertanian dan sebagainya,” kata Bupati.
Bupati juga minta agar warga yang tidak mau direlokasi diminta untuk menandatangani surat pernyataan secara tertulis di atas materai, agar di kemudian hari tidak menuntut sehingga menimbulkan masalah baru. Karena begitu Huntara selesai pengungsian akan kita tutup, artinya tidak ada lagi pengungsi dan semuanya akan dikembalikan.
“Ingat saat ini masyarakat butuh kita, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan dengarkan apa kata orang, mari kita bekerja saja dengan ikhlas untuk membantu masyarakat kita. InsyaAllah semua yang kita kerjakan akan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Dandim 0307 TD Letkol Inf. Agus Priyo Pujo Sumedi juga menyampaikan agar para walinagari menyampaikan informasi kepada warganya dengan jelas.
“Sampaikan kepada masyarakat kita, bahwa kita ingin menyelamatkan mereka, jadi bagi warga kita yang rumahnya berada di zona merah tolong diyakinkan betul agar mereka mau direlokasi. Pastikan lagi lahan yang akan digunakan untuk Huntara maupun Huntap nanti posisinya benar-benar aman,” pesannya.
Sementara, Wabup Ahmad Fadly menegaskan agar semuanya bekerja maksimal dan menuntaskan masalah ini dengan penuh semangat dan tanggungjawab.
“Kita harus tuntaskan ini dengan penuh semangat dan tanggungjawab, karena masyarakat tentu akan bertanya bagaimana nasibnya setelah ini. Huntara ini adalah langkah awal kita, selanjutnya kita akan data lagi untuk Huntap. Perlu juga kita disampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan awal seperti peralatan masak, tempat tidur dan lain sebagainya akan diberikan setelah Huntara selesai dibangun dan yang paling penting selama tinggal di Huntara listrik dan air akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.
“Maka dari itu sampaikan informasi ini kepada masyarakat kita. Mari kita bersama-sama bekerja secara ikhlas, demi untuk membantu masyarakat,” tukasnya.
(R/Prokopim)
