Prof Dr Djohermansyah Djohan, MA, Guru Besar IPDN, yang juga pakar otonomi daerah (Otda). (Foto : Dok)JAKARTA, forumsumbar–— Ketika pejabat publik tersandung kasus korupsi, publik sering menyalahkan individu. Padahal, di balik perilaku buruk seorang pejabat, berdiri sistem yang cacat sejak awal — mulai dari proses pemilihan hingga lemahnya pengawasan.
Pakar pemerintahan dan otonomi daerah (Otda), Prof Dr Djohermansyah Djohan, MA, yang merupakan Guru Besar IPDN, menyebut realitas itu sebagai “garbage in, garbage out” — bila sistem menerima sampah, maka hasil yang keluar pun tetap sampah.
Garbage In, Garbage Out: Sistem Pemilu yang Mahal, Hasilnya Murahan
Prof Djohermansyah menegaskan bahwa akar persoalan kepemimpinan daerah di Indonesia bukan terletak pada kurangnya orang berintegritas, melainkan pada sistem pemilihan kepala daerah yang “mahal dan tidak sehat”.
“Kalau sistemnya buruk, orang baik pun bisa ikut rusak. Ini yang disebut garbage in, garbage out. Sistem pilkada kita masih berbiaya tinggi, dan yang bisa menang biasanya orang yang punya uang, bukan yang punya moral,” ujar Prof Djohermansyah, di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, perilaku pemilih turut memperparah keadaan. Banyak masyarakat masih melihat pemilu sebagai transaksi ekonomi, bukan tanggung jawab moral.
“Pemilih kita banyak yang masih lemah secara ekonomi dan pendidikan. Kalau tidak dikasih uang, mereka memilih untuk tidak datang ke TPS. Rata-rata pendidikan nasional kita baru setara kelas dua SMP. Jadi, kesadaran politik masih rendah,” jelasnya.
Akibatnya, yang lahir bukan pemimpin berintegritas, melainkan pejabat yang sejak awal sudah berpikir untuk “mengembalikan modal”.
“Begitu menang, mereka sibuk jual-beli jabatan, main proyek, pengadaan barang, perizinan — semua demi balik modal. Inilah lingkaran setan yang belum bisa diputus,” tambahnya.
Pengawasan yang Mandul: Jeruk Makan Jeruk
Selain sistem pemilihan yang mahal, Prof Djohermansyah juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan di pemerintahan daerah — baik internal maupun eksternal.
Ia menyebut pengawasan internal seperti inspektorat daerah sering kali tidak efektif karena tumpang tindih kepentingan.
“Bagaimana mungkin inspektorat bisa mengawasi kepala daerah, kalau ia di bawah kendali kepala daerah juga? Itu seperti jeruk makan jeruk,” katanya.
Sementara itu, lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan BPKP pun tak lepas dari persoalan integritas dan keterbatasan kewenangan.
“BPK itu seharusnya tajam, tapi dalam praktiknya sering tumpul ke atas, tajam ke bawah. Audit bisa diatur. Jadi, baik pengawasan internal maupun eksternal sama-sama kurang bergigi,” ujarnya kritis.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terus berulang dengan modus yang sama — dari jual beli jabatan hingga pengadaan barang.
“Saya cemas. Ini hanya soal waktu. Yakin saya, sebentar lagi ada lagi kepala daerah kena OTT. Data saya, sudah ada 462 kepala daerah terjerat kasus hukum,” ungkapnya.
Pemilu Mahal, Pejabat Murahan
Prof Djohermansyah mengungkapkan bahwa rekrutmen politik yang berbiaya tinggi tidak hanya terjadi di tingkat kepala daerah, tetapi juga di legislatif.
“Mau jadi calon legislatif sekarang butuh miliaran rupiah. Jadi DPRD, DPR, semua butuh ongkos politik yang mahal. Akibatnya, begitu duduk, mereka berpikir mengembalikan modal, bukan memperjuangkan rakyat,” tegasnya.
Ia menilai, akar masalah ini hanya bisa diputus dengan reformasi total sistem politik dan pemerintahan, bukan sekadar menambal undang-undang.
“Negara ini perlu turun mesin. Reformasi bukan slogan, tapi kerja nyata memperbaiki sistem pemilihan dan pengawasan,” katanya.
Solusi Asimetris: Tak Semua Daerah Siap Pilkada Langsung
Menanggapi usulan perbaikan sistem, Prof Djohermansyah mengajukan solusi yang realistis: tidak semua daerah harus menjalani pilkada langsung.
“Daerah seperti Jakarta, dengan pendidikan dan ekonomi yang lebih baik, bisa tetap pilkada langsung. Tapi untuk daerah-daerah yang PAD-nya kecil dan tingkat pendidikan rendah, lebih baik pemilihannya lewat DPRD saja,” usulnya.
Ia menyebut sistem asimetris ini dapat menghemat biaya politik sekaligus mengurangi risiko korupsi.
“Kalau PAD cuma tiga persen dari APBD, bagaimana bisa mereka biayai pilkada langsung tanpa korupsi? Jadi jangan seragam, kita harus cerdas dalam desain sistem politik daerah,” tambahnya.
Reformasi Pilkada Mendesak
Prof Djohermansyah mendesak agar pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya.
“Jangan tunggu sampai 2029 atau 2031 dengan sistem yang sama. Harus diperbaiki dari sekarang, agar rekrutmen kepala daerah dan legislatif ke depan lebih bermoral dan berkualitas,” ujarnya.
Baginya, inti persoalan bukan hanya pada siapa yang terpilih, tetapi bagaimana sistem melahirkan mereka dengan benar.
“Kalau mesin politik kita tetap memproduksi dari bahan baku kotor, jangan berharap hasilnya bersih,” tegasnya menutup wawancara.
Refleksi: Ketika Politik Kehilangan Moral
Dari yang disampaikan Prof Djohermansyah, paling mudah dicerna namun paling sulit dijalankan: politik harus kembali pada moral.
Karena tanpa moralitas, birokrasi akan kehilangan profesionalitas, rakyat tak akan dapat pelayanan publik yang adil, dan pembangunan tak akan dapat dipercepat.
Dan selama sistem politik masih menganggap uang lebih penting dari amanah, bangsa ini akan terus melahirkan pemimpin yang transaksional— bukan pemimpin yang transformasional.
(R/Wiztian Yoetri)
