TANAH DATAR, forumsumbar — Pemerintah Daerah dengan dukungan DPRD serta instansi terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian Monitor Center for Prevention (MCP) yang sekarang disempurnakan menjadi MCSP.
Hal ini disampaikan Bupati Eka Putra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Kabupaten Tanah Datar, Rabu (5/11/2025), di Indojolito Batusangkar.
Acara ini turut dihadiri Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, kepala OPD dan rombongan dari KPK RI.
“MCP yang disempurnakan menjadi Monitoring Controling Surveillance for Prevention atau MCSP merupakan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintah daerah, dan Pemkab Tanah Datar komit untuk mendukung,” ujar Eka Putra.
Dikatakan Bupati, MCSP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, perencanaan, penganggaran APBD, APIP, manajemen ASN, manajemen barang milik daerah dan optimalisasi daerah.
“Untuk itu diminta kepada OPD untuk lebih optimal, maksimal dan fokus dalam pencapaian aksi pemberantasan korupsi terintegrasi sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai,” tegasnya.
Berangkat dari itu, tambah Bupati, disampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada KPK RI yang telah datang pada kegiatan Rakor Pemberantasan Korupsi di Tanah Datar.
“Tentu dengan kehadiran KPK RI yang juga menyampaikan materi dapat menambah wawasan dan pengerahuan kami, karena itu Saya juga berharap ke depan KPK RI terus membimbing dan mengawasi kami di Tanah Datar,” sampai Eka Putra.
Di kesempatan itu Eka Putra juga menyampaikan kondisi terkini Pemkab Tanah Datar dan langkah yang dilakukan untuk menyiasati efesiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat.
“Terus terang efesiensi anggaran mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan berbagai program unggulan di Tanah Datar, namun menyiasati hal itu Pemerintah Daerah melakukan rencana strategis ke depan salah satunya mengurangi biaya operasional kendaraan dinas, disamping efesiensi biaya perjalanan dinas, rapat dan lain-lain. Kita berharap semoga ke depan keuangan negara akan lebih baik lagi,” tukasnya.
Sebelumnya Ketua DPRD Anton Yondra mendukung pelaksanaan pencegahan korupsi di Tanah Datar dan juga mendukung pelaksanaan efesiensi anggaran.
“DPRD Tanah Datar komit dalam pemberantasan dan pecegahan korupsi bersama dengan Pemda. Dan untuk efesiensi anggaran kita dukung penuh, sampai dengan pengurangan dana pokok pikiran DPRD Tanah Datar,” sampainya.
Sementara itu Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Harun Hidayat menyampaikan, pelaksanaan kegiatan Rakor hari ini merupakan tindaklanjut atas hasil undangan KPK RI kepada kepala daerah dan ketua DPRD beberapa waktu lalu.
“Beberapa waktu lalu kita mengundang, bukan memanggil, sebanyak 122 Kepala Daerah dan 122 Ketua DPRD untuk Rakor juga di KPK RI, nah kegiatan hari ini merupakan tindaklanjutnya,” kata Hidayat.
Dikatakan Hidayat, kunjungan langsung ke daerah bukan kegiatan seremonial belaka, namun untuk mengumpulkan saran dan masukan untuk KPK RI dalam memberantas korupsi.
(R/Prokopim)
