JAKARTA, forumsumbar –— Pakar Pemerintahan Profesor Djohermansyah Djohan mengingatkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil Presiden dengan mengumpulkan petinggi parpol dan menjumpai tokoh agama baru sebatas kulit belum menyentuh substansi tuntutan para demonstran dan kegelisahan publik.
Hal ini disampaikan Prof Djo, sapaan akrabnya, melalui keterangan persnya, Selasa (2/9/2025).
Prof Djo mengkhawatirkan, bila inti dari kerisauan warga hanya dijawab melalui lisan tanpa menunjuk penanggungjawab dan memastikan waktu penyelesaian maka dikhawatirkan strategi itu menjadi api dalam sekam, sewaktu-waktu protes anarkis dan kerusuhan kembali tersulut, tinggal menunggu pemicu baru.
Oleh sebab itu, cendekiawan ilmu pemerintahan ini mengusulkan agar Presiden tak hanya beri janji memenuhi tuntutan rakyat dalam pidato, namun presiden agar segera membentuk tim penanganan tuntutan demonstran lengkap dengan jadwal dan proses yang transparan agar dapat dipantau masyarakat luas.
”Ada beberapa tuntutan rakyat yang saya cermati, seperti menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor yang telah disusun tujuh belas tahun lalu. Tahun 2023 bahkan sudah masuk Prolegnas, tapi sampai sekarang tak kunjung dibahas,” ujar Prof Djo.
Akhirnya, lanjut Prof Djo, masyarakat bergerak, menilai dan menjarah aset pejabat yang mereka lihat telah mencederai aspirasi mereka. Kemudian, sikap tegas presiden penting untuk berani memecat jajaran kabinetnya yang nyata-nyata telah mengeluarkan kebijakan yang sembrono dan terbukti membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
Terkait daerah, kata Prof Djo lagi, perlu keberpihakan terhadap penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Utamanya mengoreksi kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang mengakibatkan perlambatan pembangunan.
”Saya minta, hentikanlah pencitraan kosong, yang mengarah pada kebijakan tipu-tipu rakyat,” tegas Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014) ini.
”Bisa jadi rakyat diam, namun rupanya mereka menumpukkan kekesalannya pada pemerintah. Sewaktu-waktu bisa meledak lagi dan menimbulkan kerugian lebih parah pada semua pihak. Karena itu, pemerintah harus bijak dan tanggap membaca gejala ini dengan duduk dan berdiri bersama rakyat,” tambah Prof Djo.
Oleh sebab itu, menurut penulis buku Koki Otonomi: Resep Memajukan Pemda ini, presiden baiknya segera mengumumkan langkah konkret guna menjawab tuntutan masyarakat, menginformasikan langkah taktis, nama-nama tim untuk setiap misi, dan tenggat waktu penyelesaian setiap tuntutan rakyat tersebut.
Dengan respons seperti itu, pemerintah betul-betul mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Bila tidak, pemerintah dinilai hanya “omon-omon” saja.
“Komunikasi politik istana dengan publik, harus fokus ke tuntutan rakyat, bukan mendiamkannya atau bernarasi lain-lain yang kurang bijak,” pungkasnya.
(Jose Rizal)
