PADANG, forumsumbar —Dari total kucuran kredit perbankan sebesar Rp52,26 triliun yang disalurkan ke masyarakat Sumbar per 30 November 2019, ternyata 47,12% dari itu, atau sebesar Rp24,53 triliun, merupakan kredit konsumtif, atau klasifikasinya “penerima kredit bukan lapangan usaha”.
Kemudian baru kredit produktif di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 25,36%, atau Rp13,25 triliun. Sementara sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan yang digadang-gadang menjadi sokoguru ekonomi Sumbar, hanya menyerap 14,96%, atau sebesar Rp7,82 triliun.
Di sektor pariwisata yang lebih kecil, katanya menjadi andalan, ternyata hanya menyerap kredit dengan klasifikasi “penyediaan akomodasi dan makan minum” sebesar 1,22%, atau Rp637,29 miliar.
Demikian diungkapkan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar Darwisman kepada para pemred media cetak, elektronik dan online yang tergabung dalam wadah Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Selasa (14/1), bertempat di Kantor OJK Sumbar, Jl. Khatib Sulaiman Padang.
Untuk itu, OJK Sumbar melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di tahun 2020 ini melakukan terobosan-terobosan di sektor pertanian dan perkebunan tersebut, dengan program pengembangan tanaman padi dan jagung, kemudian peternakan sapi, ikan kerapu, kopi Solok, dan bawang putih.
“Ada 3 bank nasional, serta Bank Nagari yang akan menyalurkan KUR terhadap program tadi, dan OJK sebagai lembaga pengawas perbankan ikut serta mendukung, agar dana-dana yang disalurkan itu tepat sasaran,” ujar Darwisman, yang pada tanggal 23 Januari 2020 ini akan digantikan oleh Misran Pasaribu sebagai Kepala OJK Sumbar.
Lanjutnya, TPKAD merupakan bagian dari program inklusi keuangan nasional yang digagas oleh OJK. Sebagai forum koordinasi antar instansi dan stakeholders untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah. “Jadi TPKAD harus memiliki program yang dapat mendorong sektor riil, sehingga dapat menggerakkan perekonomian di daerah,” tutur Darwisman.
Ketika ada yang menanyakan apakah dengan serapan kredit yang dominan untuk konsumtif itu pertumbuhan ekonomi Sumbar yang selama ini berkisar 5,1-5,2% bisa digenjot menjadi 7%? “Karena dananya digunakan untuk hal yang tidak produktif, maka berat untuk mencapai pertumbuhan 7%,” ujar Darwisman.
Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi itu, sebut Darwisman, diperlukan penambahan modal. “Dimana kredit yang disalurkan, harus banyak ke sektor usaha produktif, dan masuknya investasi besar-besaran, sehingga membuka lapangan kerja,” ucapnya.
Diskusi yang dimoderatori Akademisi Unand Ilham Adelano Azre, juga mengungkapkan bahwa sulit dengan kondisi Sumbar saat ini bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. “Tidak seperti membalik telapak tangan. Di samping serapan kredit yang rendah di sektor produktif, permasalahan berinvestasi di Sumbar cukup rumit. Apalagi dalam masalah pertanahan,” sebut Azre. (IK)
