AGAM, forumsumbar ––Dalam rangka upaya optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah PAD), Bapenda Agam menggelar Rapat Koordinasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)b hari Kamis 24 April 2025 di Lubuk Basung.
Rakor yang dihadiri oleh OPD terkait dari Provinsi yaitu Bapenda, Dinas ESDM, DPMPTSP dan OPD di lingkungan Pemkab Agam di antaranya Satpol PP, DPMPTSP, Bagian Hukum dan Bagian SDA.
Dalam sambutanya, Sekda Agam Edi Busti menyampaikan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam pengelolaan pajak MBLB dan opsen MBLB ini.
Lihat Juga
Untuk itu, Edi Busti menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak MBLB dan opsen MBLB, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kepala Bapenda Agam selaku pimpinan rapat menyampaikan tujuan rapat koordinasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak MBLB dan opsen MBLB yang efektif dan efisien, beserta Dasar Hukum yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Perda Nomor 8 Propinsi Sumbar dan Perda Nomor 1 Kabupaten Agam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pajak MBLB adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Pajak ini merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Izin, pengawasan dan tarif MBLB merupakan kewenangan pemerintah propinsi. Pajak MBLB adalah salah satu jenis pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten yang dikenakan atas kegiatan pertambangan MBLB.
Sedangkan Opsen Pajak MBLB memiliki makna pajak tambahan berdasarkan persentase tertentu yang ditagih oleh pemerintah propinsi dengan dasar pengenaan opsen adalah Pokok pajak MBLB yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atas kegiatan pertambangan MBLB
Dalam rapat setiap stakeholder menekankan peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten Agam dalam pengelolaan pajak MBLB dan opsen MBLB ini.
Selain itu juga dibahas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pajak MBLB dan opsen MBLB, serta solusi untuk mengatasinya.
Rapat ditutup dengan melahirkan beberap kesepakatan antara lain Pertukaran Data dan Informasi tentang Pertambangan MBLB, akan dibentuk Tim Terpadu yang melibatkan
Kabupaten dalam Pengawasan. Mensyaratkan pembayaran pajak dalam pengurusan izin. Agam mengusulkan penambahan materi MBLB di SK Gubernur.
(Rel/Kominfo)
