AGAM, forumsumbar —Pemerintah Kabupaten Agam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan tema “Percepatan Penurunan Stunting Menuju Pencapaian Akhir Kinerja” di Aula Bappeda Kabupaten Agam, Selasa (12/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar instansi terkait dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Agam. Diikuti oleh OPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Stunting, Camat, Kepala Puskesmas, Penyuluh KB dan Walinagari
Dalam sambutannya, Ketua TPPS Kabupaten Agam yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Drs H Edi Busti, MSi menegaskan bahwa persoalan stunting merupakan tanggung jawab bersama dari semua pemangku kepentingan.
Menurutnya, masa tumbuh kembang anak sangat ditentukan sejak kehamilan, sehingga perhatian pada kesehatan ibu hamil menjadi faktor kunci dalam mencegah masalah stunting yang bisa berdampak jangka panjang.
“Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak harus dilakukan dengan mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Setiap OPD pengampu, mulai dari Dinas Dalduk KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga Bappeda, harus berperan aktif. Selain itu, OPD pendukung seperti Dinas Pekerjaan Umum yang menangani persoalan air bersih, Camat, dan jajaran pemerintahan nagari juga harus terlibat,” jelas Edi Busti.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antar lini untuk menciptakan penanganan stunting yang efektif dan menyeluruh.
Edi Busti juga menambahkan bahwa Pemkab Agam telah mengatur setiap kegiatan sesuai arahan Presiden, mulai dari tingkat pusat hingga ke nagari.
“Ada panduan alokasi dana negara yang diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Sinkronisasi dari pusat hingga ke nagari ini diharapkan mempercepat pembangunan dan membantu mewujudkan Indonesia Emas lebih cepat,” ujarnya.
Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Agam, Dr Endrizal, SE, MSi menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data terkait gizi dan kesehatan ibu hamil di wilayah masing-masing.
Ia meminta setiap OPD untuk menjalankan program yang langsung menyentuh masyarakat serta menunjukkan kepedulian dan keseriusan dalam menyelesaikan masalah stunting.
Endrizal juga menyarankan solusi inovatif berupa gerakan “Bapak Asuh Anak Stunting,” di mana pejabat eselon II bertanggung jawab atas tiga anak stunting, dan eselon III bertanggung jawab atas satu anak.
“Dengan cara ini, kita bisa memastikan perhatian terhadap gizi anak secara langsung dan konkret,” tambahnya.
Endrizal berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif dalam pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2030, khususnya di kecamatan yang masuk zona merah stunting.
Melalui Rapat Koordinasi TPPS ini, diharapkan seluruh instansi dan pemangku kepentingan dapat bersinergi secara optimal dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Agam, demi kesejahteraan dan masa depan generasi mendatang.
(Rel/Kominfo)
